"Beliau berpesan, Ketua MPR idealnya jangan dipilih melalui voting. Sangat ideal kalau dilakukan konsensus. Karena memang ketua MPR itu dimensi politiknya beda dengan DPR yang sarat dengan politik," ungkap Wakil Ketua DPR Hajriyanto Y Tohari di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Diperlukan figur dengan sikap kenegarawanan yang mumpuni untuk mengisi posisi Ketua MPR. Fraksi PDIP, imbau Hajriyanto, harus memilih pengganti TK dengan cermat melalui musyawarah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Golkar ini belum tertarik untuk membicarakan siapa pengganti TK. Terlepas dari itu, PDIP harus segera membahas pengganti TK.
"Perlu permenungan yang dalam sebelum membahas pergantian. Dalam waktu 30 hari sesudah menerima surat dari MPR, mereka (PDIP) bisa membahasnya," pungkas Hajriyanto.
(dnu/lh)











































