DPRD Pertanyakan ke Ahok Sisa Anggaran Pemprov DKI 2012 Rp 9,4 T

Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2012 mencapai Rp 9,46 triliun. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna karena nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Rapat paripurna kali ini membahas laporan pertanggungjawaban eksekutif terkait penggunaan anggaran 2012 di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013). Pihak eksekutif diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam rapat tersebut, Fraksi PAN-PKB yang diwakili oleh Wanda Hamidah mengatakan, besarnya SiLPA tersebut karena masih banyak anggaran yang belum diserap seara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.

"SiLPA sebesar Rp 9,46 triliun. Kami menyatakan bahwa nilai tersebut terlalu tinggi. Masih banyak anggaran yang belum terserap oleh SKPD, sehingga kami meminta penjelasan mengenai ini. Perlu adanya pembagian tugas yang lebih maksimal pada tupoksi di SKPD sehingga terserap lebih maksimal," jelas Wanda.

Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oeh Muhammad Hardi juga menanyakan hal yang sama. Namun demikian, Hardi menegaskan bahwa partainya akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program kerja Pemprov DKI.

"Fraksi Demokrat sebagai partai pemenang dengan anggota 32 orang di DPRD DKI siap menjadi garda terdepan pelaksanaan program DKI. Kami sangat mengapresiasi program pemda yang mendapat predikat wajar tanpa kecuali. Kami memberi catatan mengenai SiLPA yg mencapai Rp 9,46 triliun. Mohon penjelasannya," ucap Hardi.

Fraksi Partai Gerindra, yang merupakan pengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga meminta kejelasan nilai SiLPA yang tinggi tersebut. Gerindra berharap SiLPA tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama bagi program unggulan Jokowi-Ahok.

"Kami mengharapkan SiLPA dapat dimanfaatkan untuk menyerapnya dengan baik, untuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP)," jelas Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi.

Dalam paripurna kali ini, Ahok hanya mendengarkan pandangan umum fraksi DPRD DKI. Pihak eksekutif baru akan menjawab pandangan umum tersebut pada Rabu, 12 Juni mendatang.

(jor/nrl)