Jimly Minta Etika Penyelenggaraan Pemilu Masuk Sistem Integritas Nasional

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Jimly Asshiddiqie mendatangi kantor KPK. Mantan Ketua MK ini ingin etika penyelenggaraan pemilu bisa masuk dalam Sistem Integritas Nasional yang digagas KPK.

"Kami datang, ingin kerja etika penyelenggaraan pemilu masuk dalam SIN yang dibangun KPK," kata Jimly di kantor KPK Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (7/6/2013).

Jimly ditemui oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan segenap jajaran di bidang pencegahan. Jimly menyatakan ada diskusi antara pihaknya dan KPK mengenai bentuk ideal sumber dana pemilu.

"Soal anggaran dalam kode etik penyelenggara pemilu, bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh bekerja dengan menggunakan anggaran di luar APBN dan APBD," kata Jimly.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan sumber dana dari asing untuk pelaksanaan pemilu rawan untuk diselewengkan. "Perlu etika dalam pelaksanaan pemilu. Tawaran dana-dana asing ini rawan (diselewengkan), karena tidak diaudit," kata Zulkarnain.

Mantan koordinator staf ahli jaksa agung ini juga menyatakan, sumber dana pelaksanaan pemilu lebih baik berasal dari kas negara. "Lebih baik dari APBN atau APBD," kata Zulkarnain.

(fjp/nrl)