Diterpa Isu Perpecahan Internal, Ini Penjelasan Presiden PKS

Pasuruan - Presiden PKS Anis Matta santai menghadapi isu perpecahan internal partainya menyusul silang pendapat antar politisi senior PKS mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Baginya para kader PKS di pemerintahan wajib mematuhi Presiden RI, sedangkan yang di parlemen menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Negara kita kan menganut presidensial, menteri-menteri itu wajib membantu presiden. Sementara kita di DPR harus menyerap aspirasi masyarakat,” kata Anis Matta di sela-sela silaturahim di Ponpok Pesantren Kramat (Bani Thoyib), Kraton, Pasuruan, Rabu (5/6/2013).

Menurutnya, sikap fraksi PKS di DPR menolak kenaikan harga BBM merupakan keinginan rakyat. Ia menegaskan Fraksi PKS tetap menolak kenaikan BBM.

“Survei menunjukan bahwa 85 persen penduduk menolak kenaikan BBM,” tandasnya.

Internal PKS benar-benar terbelah soal kebijakan kenaikan harga BBM. Para menteri dari PKS mengingatkan pentingnya etika koalisi, namun petinggi DPP PKS tak mau mengalah dan tetap melawan keputusan Setgab koalisi.

"Menteri ya harus setuju, menteri harus nurut, kalau beda lucu dong. Menteri itu pembantu presiden," kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, dalam kesempatan sama.

Menteri PKS mendukung kenaikan harga BBM bukan tanpa alasan. Menkominfo yang juga mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring bahkan mengungkap rahasia bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin sepakat dengan kenaikan harga BBM.

Namun Refrizal tak menggubris. Menurutnya sejauh ini PKS punya sikap yang tegas.

"Kita kan punya dasar argumen yang jelas. Tidak ada gejolak harga minyak dunia. Apalagi dulu pernah diturunkan sampai 3 kali, kalau dulu nggak diturunkan kan nggak perlu ribut-ribut," tegasnya.

(lh/lh)