Pemprov DKI akan Bentuk Tim Pembebasan Lahan Proyek BKT

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim pembebasan lahan untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Pembentukan tim khusus dilakukan karena kalau ditangani walikota dikhawatirkan tidak efektif.Rencana ini disampaikan Gubernur DKI Sutiyoso kepada wartawan usai rapat beserta jajaran Pemprov DKI di Balaikota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/10/2004) siang."Saya pikir begitu, kalau diserahkan kepada walikota dia banyak urusan. Nggak bisa konsen dan sulit untuk diikuti perlunya. Mengapa tidak diserahkan kepada tim saja, tim pembebasan tanah yang kita rekrut dan bisa konsentrasi untuk hal itu," kata Sutiyoso.Menurut Sutiyoso, proyek BKT sangat penting untuk membebaskan Jakarta dari banjir. "Kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat dan kita tidak berhasil membebaskan lahan itu terus saja tetap banjir," katanya.Pembentukan tim pembebasan lahan, kata Sutiyoso, menunggu asisten-asisten di lingkungan Pemprov DKI siap. "Apalagi kan mereka baru semua. Saya akan ingatkan Kasbang (Kepala Asisten Pembangunan) yang baru karena saya sudah melontarkan."Lalu dilanjutkannya, "Jadi timnya harus sudah dibentuk. Tim ini terpadu. Kalau NJOP (nilai jual objek pajak) turun naik, itu kan biasa. Tapi kalau berlipat ganda, mana mungkin? Mempertanggungjawabkannya juga sulit."Sementara Kepala Asisten Pembangunan Pemprov DKI IGKG Suena menyatakan yang sudah dibentuk adalah Project Management Unit (PMU) untuk BKT. PMU ini merupakan unit yang sehari-hari khusus mengurusi proyek BKT. Menurut Suena, PMU dibentuk mencari rumusan format penentuan harga tanah yang akan dibebaskan. Sebab ada warga yang meminta harga di atas NJOP. "Penetapan harga selalu pakai NJOP. Dasarnya menetapkan harga lebih tinggi apa? Maka sekarang dicari rumusan yang terbaik," tukasnya.Rumusan penentuan harga tersebut sampai sekarang belum disusun. "Belum tahu karena sampai sekarang belum pernah kita proses sampai appraisal untuk menentukan harga," ujarnya.Saat ini, menurut Suena, ada saran dari Bappeda agar proyek BKT dimulai. "Mungkin akan kita tindak lanjuti. Kegiatan-kegiatan apprasial yang tidak terlalu besar silakan masing-masing unit yang menentukan. Tapi kalau yang besar perlu ada unit khusus." (gtp/)