Masuk Kabinet SBY, Sri Mulyani Akan Mundur dari IMF

Jakarta - Sri Mulyani akan mundur dari jabatan direktur IMF Asia Pasifik. Ini apabila ia masuk dalam jajaran menteri di kabinet SBY. "Otomatis saya akan mundur," kata Sri Mulyani.Kesiapan MBak Anik, demikian ia akrab dipanggil, diutarakan saat ia menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu SBY di "Istana" Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (18/10/2004) malam. Menurutnya, dalam aturan IMF tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan. Sri Mulyani, ekonom UI itu juga menyatakan telah menandatangani kontrak dengan SBY. Hanya saja dia tidak menjelaskan posisi apa yang akan yang akan disandangnya dalam kabinet SBY nanti.Selebihnya Sri menuturkan pembicaraannya dalam pertemuan dengan SBY. Menurut Sri Mulyani, dalam pertemuan dengan SBY, ia berada dalam posisi mendengarkan paparan SBY tentang pengembangan perekonomian Indonesia ke depan. Salah satu poin yang mendapat tekanan SBY adalah menjaga kepercayaan pasar terhadap pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. "Untuk itu pemerintah harus membentuk kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ekspetasi masyarakat. Sehingga iklim investasi yang saat ini masih menjadi masalah dapat kembali dikembangkan," katanya. Sri menyatakan, dalam perekonomian global Indonesia tetap perlu menjalin hubungan yang normal dengan IMF. "Tapi bukan berarti harus bekerjasama dalam upaya recovery. Keberadaan saya di IMF adalah mewakili 12 negara termasuk Indonesia," katanya. Jadi bisa dipastikan posisinya tidak dalam posisi mendukung policy IMF, melainkan kepentingan negara-negara yang diwakilinya.Freddy Numberi Calon Menteri KelautanSementara Freddy Numberi yang juga bertemu dengan SBY mengaku lebih banyak berdiskusi masalah yang umum terutama soal kelautan. "Kelautan adalah background saya," katanya kepada wartawan. Freddy mengaku belum tahu dia akan ditempatkan di posisi apa. "Kita tunggu saja tanggal 20. Semuanya tergantung beliau menempatkan saya di sana," ungkapnya.Dia menyatakan, saat ini yang harus dilakukan untuk membenahi masalah kelautan adalah pembenahan masalah internal. "Kita juga harus membenahi aturan hukum mengingat banyaknya pencurian ikan oleh nelayan asing," ungkapnya. (mar/)