3 Gebrakan Jokowi Siap Ratakan Bangunan Bandel

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) butuh lahan luas untuk pembangunan Ibukota. Bangunan yang tidak produktif dan bandel segera dibongkar.

Pria asli Solo ini siap membongkar rumah dinas lurah dan camat yang dianggap tidak produktif. Rumah dinas bawahannya itu akan disulap menjadi fasilitas umum seperti taman dan tempat untuk pedagang kaki lima.

Bukan hanya itu, Jokowi mengancam akan menggusur bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Sumur resapan itu diperlukan guna mengantisipasi bencana banjir yang melanda Jakarta. Bangunan-bangunan liar juga ditertibkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 3 gebrakan Jokowi siap meratakan bangunan bandel:

1. Bangunan Tanpa Sumur Resapan

Jokowi meminta para pengusaha khususnya di sektor properti di Ibukota untuk membangun sumur resapan untuk mengatasi banjir Jakarta. Jokowi tak segan membongkar dan menutup sebuah bangunan yang tidak memiliki sumur resapan air.

"Kalau IMB gampang, IMB nggak keluar kalau belum bangun sumur resapan. Bandel tutup," kata Jokowi saat ditemui di sela-sela Seminar Implementasi Kebijakan Pemanenan Air (Water Harvesting) Dalam Rangka Manajemen Risiko Sumber Daya Air di DKI Jakarta, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Dia mengatakan, membuat sumur resapan tidak membutuhkan biaya mahal, sehingga tidak ada alasan sebuah bangunan tidak punya sumur resapan.

"Membuat sumur resapan murah kok sulit. Jika memang tidak ada, maka pengusaha tersebut disuruh membongkar dan membuat," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, peraturan baru terkait IMB akan dimasukkan peraturan terkait pembuatan sumur resapan sehingga pengusaha yang bisa mengantongi IMB berarti sudah membangun sumur resapan.

"Peraturannya sudah dikeluarkan 1,5 bulan lalu. Tapi penerapannya masih terlambat. Pengusaha yang bisa mengantongi IMB berarti sudah membangun sumur resapan," kata Jokowi.

2. Rumah Dinas

Pemprov DKI bermaksud menggusur rumah dinas untuk lurah dan camat. Penggusuran itu dilakukan karena Pemprov butuh banyak lahan untuk pembangunan.

"Sekarang ini kita butuh lahan yang sangat banyak sekali, untuk menampung rusun yang dibutuhkan masyarakat," kata Gubernur Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).

Jokowi mengatakan, saat ini ada tagihan sebanyak 680 rusun kepada developer. Untuk itulah dibutuhkan lahan yang cukup luas. "Mau ditaruh di mana kalau tidak cari lahan. Ada yang nanti grouping sekolah SD," kata Jokowi.

"Rumah dinas camat dan lurah kalau memang tidak produktif ya mau bagaimana lagi, dan kalau ada kantor-kantor yang tidak berguna, tidak produktif, semuanya akan diarahkan ke sana," imbuhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebelumnya mengatakan rumah dinas itu dikonversi menjadi taman dalam rangka upaya Pemprov DKI mencari tanah untuk ruang terbuka publik.

Pria 47 tahun tersebut menegaskan tak ada yang melanggar aturan dalam hal ini. Karena tanah itu milik Pemprov DKI maka Pemprov DKI bisa menarik kembali dan menggunakannya untuk kepentingan umum yang lain. Menjadi birokrat DKI, menurut Ahok, minimal sudah bisa membeli rumah pribadi karena gajinya lumayan.

3. Bangunan Liar

Jokowi membongkar bangunan-bangunan liar di bantaran Waduk Pluit. Pembongkaran itu dalam rangka normalisasi waduk seluas 8 hektar ini.

Sedikitnya 998 bangunan di Waduk Pluit sudah diratakan dengan tanah. Penggusuran tahap dua masih menunggu persiapan rusun Marunda yang bakal dihuni warga.

Aksi Jokowi sempat mendapat penolakan dari warga. Ayah 3 anak ini menampung keluh kesah warganya. Ia menggelar diplomasi 'santap siang' bersama masyarakat.

Jokowi menawarkan kepada warga untuk pindah ke rumah susun. Warga akhirnya bersedia mendukung langkah Jokowi, salah satunya membantu pembongkaran arena futsal.

"Kita ini yang mau bongkar ini, yang bantu kan warga semua," kata Jokowi saat meninjau pembongkaran lapangan futsal di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).