Mengapa Megawati Perlu Hadir?

Jakarta - Seberapa pentingkah kehadiran Megawati dalam pelantikan presiden baru 20 Oktober nanti, hingga beberapa tokoh tak berhenti meyakinkannya? Jawabannya, sangat penting. Sebab ini bukan hanya soal, apakah kehadiran presiden lama dalam upacara pelantikan presiden baru, diharuskan konstitusi atau tidak. Juga bukan sekadar untuk menujukkan bahwa presiden lama legowo atau tidak melepas jabatan kepada penggantinya.Tetapi ini soal bagaimana bangsa ini bergerak membangun peradaban politik, setelah puluhan tahun hidup dalam dunia barbar laiknya suksesi di Singosari, di mana Ken Arok dan tokoh-tokoh lain saling baku bunuh untuk memegang kekuasaan. Bangsa ini butuh pemahaman yang sungguh-sungguh dari para pemimpinnya, bahwa suksesi adalah suatu yang alami; suksesi harus berjalan normal, karena kekuasaan adalah sesuatu yang kongkrit yang bisa beralih ke orang lain. Apalagi suksesi kali ini dilakukan lewat pemilu yang aman dan damai, sehingga tak ada alasan untuk menolaknya. Dari pergantian presiden Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie, Habibie ke Abdurahaman Wahid, dan Abdurrahman Wahid ke Megawati, tak ada satu pun pergantian yang berdasarkan persetujuan rakyat. Dan baru pada tahun 2004 ini terjadi pergantian pemimpin yang didahului lewat pemilu yang relatif bersih.Oleh karena itu momentum pergantian presiden kali ini sebetulnya bisa dijadikan tonggak besar bagi upaya membangun peradaban politik ke depan. Proses pemilunya lancar dan bersih, hasilnya tidak diprotes rakyat, tinggal butuh prosesi pergantian kepemimpinan yang tampak indah. Dan itu cukup disimbolkan oleh kehadiran Megawati dalam pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober nanti.Nah, kini perpulang kepada Megawati, apakah dia mau jadi pelaku utama pemantok tonggak pembangunan sistem politik yang beradab; atau sebaliknya, dia akan dikenang rakyat sebagai orang yang tidak ikhlas kursi kepresidenannya dialihkan oleh rakyat (lewat pemilu) ke orang lain. Sebagai presiden yang sukses menyelelanggarakan Pemilu 2004, tentu saja prestasi Megawati tak perlu diragukan. Namun ingat, tokoh utama pelaku pemilu yang demokratis setelah mandeg sejak 1955, sesungguhnya adalah Presiden Habibie. Bayangkan dalam jangka satu setengah tahun pemerintahannya berhasil menyelanggarakan pemilu yang lebih berkualitas, di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan ketegang politik yang tinggi. Dan jangan lupa pula, Habibie yang berambinsi meneruskan jabatannya ternyata tidak dipilih oleh MPR hasil pemilu. Habibie dikhianati? Tak penting lagi buatnya. Dengan tegar dia menyaksikan pelantikan Presiden Abdurrhaman Wahid yang menggantikan dirinya. Kenapa tidak mengikuti jejaknya? (diks/)