.webp)
"Ternyata untuk PT Jabar belum ada yang melamar," kata kata KPT Marni Emmy Mustafa dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (28/5/2013).
Mahkamah Agung (MA) sendiri membuka seleksi pada 13 Mei lalu untuk menyaring masyarakat luas ikut dalam penegakkan hukum sebagai hakim yang khusus menangani tipikor. Syaratnya yaitu pelamar minimal berusia 40 tahun dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain. Selain itu harus berpengalaman di bidang hukum seperti hukum keuangan dan perbankan, hukum pertanahan, hukum pasar modal dan hukum pajak dengan sekurang-kurangnya berpengalaman selama 15 tahun.
Minimnya peminat ini diakui Ketua MA Hatta Ali. Bahkan Hatta Ali mengaku sangat dilematis dalam seleksi hakim ad hoc kali ini.
"Soal hakim ad hoc, kami sama dengan memakan buah simalakama. Kami menginginkan banyak walaupun grade-nya kami tingkatkan supaya banyak yang lulus, dikhawatirkan nanti bermasalah," kata Ketua MA Hatta Ali beberapa waktu lalu.
Sebaliknya, apabila MA menerima presentase kelulusan yang sangat sedikit dari proses seleksi, justru tidak memberikan solusi terkait persoalan kekurangan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor se-Indonesia.
"Kalau kita menerima kelulusan yang sangat sedikit dalam rekruitmen, kita mengalami sebuah pengadilan tipikor yang mengalami kekurangan hakim ad hoc, semua kurang. Ini sangat dilematis" ujar Hatta.
(asp/)
