SBY Menjawab Tuduhan Miring Soal Calon Menterinya

Bogor - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) telah memberikan warning kepada SBY-Kalla atas pemanggilan calon menteri. PKS menilai ada sejumlah calon menterinya yang bermasalah. SBY secara khusus menjawab warning itu. Jawaban khusus SBY ini disampaikannya kepada wartawan dalam jumpa pers di pendopo rumahnya, Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu (17/10/2004) sore. Mengenai penilaian bahwa calon menterinya ada yang merupakan kepanjangan tangan IMF, SBY menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir untuk kembali bergandengan tangan dengan IMF. "Tidak ada pikiran-pikiran saya untuk kembali bergandengan dengan IMF untuk melakukan recovery. Sebenarnya, sudah ada kebijakan MPR/DPR untuk mengakhiri program-program letter of intent (LoI) IMF dan tidak ada lagi komitmen untuk meneruskan program itu. Jadi, sudah final," kata SBY. SBY juga menjelaskan, calon-calon menteri ekonomi kabinetnya akan dipilih adalah ekonom yang memahami masalah nasional, tapi juga internasional. "Di dalam susunan kabinet, menteri-menteri ekonomi bukan hanya harus memahami masalah nasional, tapi juga memahami urusan kerja sama internasional dan mempunyai visi bahwa dengan kekuatan sendiri akan kembali membangun perekonomian bangsa," kata dia. Tentang isu salah satu menterinya merupakan pengemplang utang, SBY mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pejabat PPA (badan pengganti BPPN). "Saya sudah berkoordinasi dengan pejabat PPA untuk menanyakan apakah calon yang saya seleksi punya kasus yang serius dan karenanya tidak layak menjadi menteri," ungkapnya. Lebih lanjut, SBY juga meneaskan, bahwa dirinya terbuka dengan masukan-masukan dari masyarakat mengenai calon menterinya. "Saya akan merespons dengan kaca mata positif dan proporsional. Kalau memang calon menteri saya ada yang terlibat dalam kasus besar, baik dalam kasus hukum, BLBI, dan sebagainya dan disertai dengan bukti-bukti faktual, akan saya jadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir. Namun, apabila secara legal formal tidak ada kesalahan, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalangi hak seseorang menjadi menteri dan hak presiden terpilih untuk memilih anggota kabinetnya," tegasnya. Mengenai masukan dari masyarakat, SBY juga mengimbau, masyarakat tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak cocok dalam demokrasi. "Rakyat bisa menilai apakah itu demi partai politik, orang per orang atau kelompok semata," kata SBY yang tidak merinci apa yang dimaksudkannya. (asy/)