Konflik Sosial Masih Terjadi Gara-gara Pejabat di Daerah Pasif

Jakarta - Masih banyak penyelenggara negara belum paham instruksi presiden dalam penanganan konflik sosial berlatar keagamaan di berbagai daerah. Bahkan terkesan mengabaikan potensi konflik yang ada, sehingga payung hukum untuk penanganannya yang sudah disediakan tidak digunakan sebagaimana seharusnya.

Demikian pandangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, tentang kasus kekerasan keagamaan yang masih terjadi. Mantan anggota Komnas HAM ini ditemui wartawan di kantornya, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

"Akibat dari ketidakaktifan dari pejabat-pejabat itu, mungkin juga menteri dan bawahannya. Seharusnya para pejabat itu melakukan tindakan proaktif," ujar Albert.

Albert telah memberikan laporan tertulis kepada Presiden SBY tentang sejumlah kasus-kasus konflik keagamaan yang hingga kini belum ada penyelesaiannya. Menurutnya Presiden SBY dapat melakukan tindakan tegas kepada jajarannya yang tidak mampu menjalankan instruksi presiden.

"Setelah akhir-akhir ini berkembang, ini pertanda bahwa presiden dapat melakukan tindakan yang tegas terhadap aparatnya. Karena sudah
menyangkut kerukunan beragama. Masalah ini sensitif bisa mengoyak bangsa ini. Tidak perlu terjadi," tegasnya.

Sebagai contoh kasus, Albert menyinggung soal kasus Syiah Sampang hingga kini belum tuntas. Para pengungsi Syiah Sampang belum dapat kembali ke rumahnya masing-masing.

"Saya belum melihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah atau Gubernur Jatim dan Bupati Sampang. Saya sudah ke Sampang, masyarakat Syiah di sana telah berdiam di gedung olahraga sekian bulan. Saya belum melihat upaya penyelesaian masalah, demikian juga kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya" paparnya.

(ega/lh)