Calon-Calon Menteri SBY Dinilai Belum Cerminkan Perubahan

Jakarta - Sejumlah calon menteri telah dipanggil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, para calon menteri itu dinilai belum mencerminkan perubahan, seperti yang dijanjikan SBY sebelumnya. Penilaian ini disampaikan Forum Aktivis Lintas Generasi (angkatan 77/78, 80/90, dan 98) dalam jumpa pers di Ruang Sasono Mulyo 2, Hotel Le-Meridien, Jl. Sudirman, Jakarta, Minggu (17/10/2004). Mereka menyampaikan manifesto untuk mengisi perubahan bagi SBY. Dalam manifesto itu disebutkan, kecenderungan orang-orang yang dipanggil SBY guna menjalani fit and proper test sebagai calon menteri, belum terlihat memberikan perubahan yang diharapkan rakyat. Demikian disampaiakn oleh Aktivis 1977/1978 Indro Cahyono dalam jumpa pers tersebut. "Perubahan yang dikatakan SBY, sebenarnya bukan milik presiden, tapi rakyat. Mestinya, rakyat diberi akses untuk menentukan perubahan, termasuk sistem dan pelaku yang akan melaksanakan perubahan dalam kabinet. Dikhawatirkan, perubahan yang ada malah diserobot oleh elit," kata Indro.Menurut Indro, pihaknya tidak melihat bahwa saat ini sama seperti rezim Soeharto. "Tapi, kalau kita lihat, orang-orang yang dilibatkan adalah orang dengan paradigma lama dan pernah tersandung. Rakyat khawatir ini akan seperti masa Soeharto lagi, di mana program yang ada tidak mencerminkan pro rakyat," ungkapnya. Selanjutnya, Indro cs berharap sebelum 20 Oktober 2004, SBY bisa melakukan reorientasi pemilihan personel kabinetnya. Indor pun menyebut sejumlah kriteria untuk para calon menteri. "Antara lain, mereka bukan dari Mafia Barkeley dan pion-pion IMF yang terbukti anti rakyat, juga bukan berasal dari kabinet Mega-Hamzah yang sudah gagal, dan bukan para konglomerat hitam, serta pengusaha yuan menjalankan bisnis dengan tidak etis," jelasnya. Bila reorientasi tidak dilakukan SBY, Indro mengancam pihaknya akan mencabut dukungannya kepada SBY-Kalla. "Jika reorientasi tidak dilakukan, maka kami bisa mencabut dukungan yang selama ini kami berikan dan bersatu bersama rakyat. Kami juga melihat PKS sudah menekan, karena mereka juga sudah melihat orang-orang bermasalah dalam penyusunan kabinet," ungkapnya. Sementara Sekjen Prodem, yang merupakan aktivis 1980-1990 Abdulhamid Dipopramono menambahkan, sebaiknya SBY tidak mengambil calon menteri yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen. "Menteri yang berasal dari dosen itu berbahaya, karena dosen cenderung teoritis. Kalau tidak ada pengalaman, juga mengkhawatirkan," ungkapnya. Abdulhamid juga menyoroti kriteria profesional yang ditonjolkan SBY. "Kriteria profesional yang selama ini ditonjolkan SBY bukan sesuatu yang patut diandalkan. Kita bisa melihat dari Laksamana dan Rini Soewandi yang berasal dari profesional tapi dalam pemerintahan lalu sangat mengecewakan rakyat," jelasnya. (asy/)