PAN Tidak Perlu Beri Warning SBY-Kalla Soal Kabinet

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak perlu memberikan warning kepada SBY-Kalla terkait pemanggilan orang bermasalah sebagai calon menteri. Posisi PAN berbeda dengan posisi PKS. "Kita tidak bisa memberikan warning seperti yang dilakukan PKS, karena kita tidak memberikan dukungan secara melembaga kepada SBY-Kalla seperti yang dilakukan PKS," kata Wasekjen DPP PAN Hakam Naja saat dihubungi detikcom, Minggu (17/10/2004). Posisi PAN memang berbeda dengan posisi PKS dalam memberikan dukungan kepada SBY-Kalla. PKS memberikan dukungan dengan menggerakan mesin politiknya untuk memenangkan SBY-Kalla. Karena itu, menurut Hakam, wajar bila PKS perlu memberikan warning. Meski begitu, Hakam juga perlu mengkritisi tentang rencana pengangkatan menteri dari ekonom yang memiliki mazhab klasik seperti Mari E Pangestu. "Mainstream klasik ini mengarahnya pada IMF, dengan memberikan penekanan pada stabilitas moneter, keseimbangan fiskal, dan lain-lain, sehingga efeknya dapat mengorbankan kesejahteraan rakyat," kata Hakam. Karena itu, kata dia, sebaiknya SBY mengangkat menteri dari ekonom yang memiliki mazhab yang berbeda. Misalnya, ekonom yang memiliki mazhab penyehatan ekonomi sosial dengan basis pasar. PAN sendiri dipastikan akan mendapat jatah menteri dari SBY. Sampai sekarang, baru Hatta Rajasa yang sudah bisa dipastikan. Masih ada dua kader PAN yang diusulkan sebagai calon menteri, namun sampai sekarang belum dipanggil. Keduanya adalah Bambang Soedibyo dan Didiek J Rachbini. "Kalau SBY berani mengangkap Didiek J Rachbini sebagai menteri, tentu konstelasinya akan menarik. Didiek termasuk salah seorang yang tidak bermazhab klasik itu," ungkapnya. (asy/)