Peran negatif perempuan terhadap pejabat dalam kaitan pengambilan keputusan juga bisa diantisipasi. "Dari sisi antisipasi, di kehakiman maupun lembaga baik legislatif dan eksekutif, ada kode etik termasuk yang boleh dan tidak kemudian independensi (agar tak terpengaruh hasutan perempuan)," kata ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2013).
Menurutnya, pernyataan Mahfud MD soal peran perempuan nakal perlu penelitian lebih dalam, karena memang banyak orang mengatakan di balik pemimpin yang sukses ada peran perempuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi dalam era kesetaraan gender di mana perempuan juga banyak menjadi pejabat, apakah nggak ada pengaruh laki-laki di balik suksesnya perempuan? Ini perlu kajian mendalam juga," lanjut Hidayat.
Karena menurutnya, jika tanpa kajian dan pembuktian, maka bisa mengerikan fenomena peran perempuan nakal dalam pengambilan keputusan pejabat negara, terutama yang disebut sebagai gratifikasi seks.
"Tentu ada mekanisme dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu terlihat wajar atau menyimpang atau apa. Kalau ada yang aneh dan menyimpang bisa diantisipasi," ucapnya.
"Saya kira Pak Mahfud perlu berhati-hati dalam memberi pernyataan, dan saya harap tidak sampai menggeneralisir apalagi melecehkan kaum perempuan," ucap anggota Komisi VIII DPR itu.
(van/nrl)











































