Hak Interpelasi DPRD Kepada Jokowi Akan Dapat Reaksi Keras dari Warga

Jakarta - Rencana sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap program KJS Jokowi dinilai tak tepat. Politisi PDIP yang duduk di Komisi E DPRD DKI Dwi Rio melihat langkah ini akan mendapat reaksi keras dari masyarakat.

"(Interpelasi) Akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," ujar Rio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).

Rio mengatakan bahwa berdasarkan survei IndoPolink, kepuasan masyarakat terhadap KJS adalah sebesar 85 persen.

"Artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.

Rio menjelaskan bahwa berdasarkan info yang beredar, aksi ini diambil oleh politisi-politisi Kebon Sirih karena mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Sedangkan pada Kamis (23/5) 16 RS tersebut menyatakan siap melayani KJS.

"14 RS membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat, sedangkan 2 RS menyatakan bersedia kembali melayani KJS," lanjutnya.

(rvk/)