Legislator Kebon Sirih Harusnya Cerdas Sikapi Masalah KJS

Jakarta - Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Penggunaan hak tanya yang bisa berujung pada pemakzulan tersebut dinilai terlalu berlebihan dan terkesan dipaksakan.

Anggota Komisi E Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo mengatakan ancaman penggunaan hak interpelasi terkait kasus Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat dikeluhkan oleh 16 rumah sakit swasta, terkesan dipaksakan. Sebab menurutnya pelaksanaan KJS sudah baik, bahkan masyarakat pun mengaku puas dengan program tersebut.

"Survey IndoPolink menunjukkan kepuasan harapan masyarakat terhadap KJS sebesar 85%, artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Jadi penggunaan hak tersebut terkesan dipaksakan, mengada-ada dan berlebihan," ujar Dwi Rio kepada detikcom, Minggu (26/5/2013).

Akibatnya, lanjut Rio, jangan sampai masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD tersebut sebagai upaya untuk menjegal kepemimpinan Jokowi-Ahok.

"Hak interpelasi adalah hak politik anggota DPRD, namun jangan sampai dianggap sebagai upaya penjegalan terhadap program pro rakyat Pemda DKI di bawah kepemimpinan Jokowi. Karena akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras, sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," jelasnya.

Sementara itu, menurut kader PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Charles Honoris mengatakan, rencana penggunaan hak interpelasi tersebut terkesan seperti dagelan politik para legislator Kebon Sirih yang ingin menjatuhkan Jokowi.

"Atas dasar apa mereka (DPRD) mau meng-impeachment Pak Jokowi? Kaget saya. Ini kok seperti dagelan politik anggota dewan. Apalagi kita tahu Program KJS itu didukung baik oleh masyarakat. Jadi ini terlalu berlebihan menurut saya," kata Charles kepada detikcom.

Seharusnya, lanjut Charles, anggota DPRD tersebut bersikap cerdas, jangan terburu-buru untuk menggunakan hak interpelasi. Apalagi program KJS yang baru berlangsung beberapa bulan ini sangat diminati oleh warga DKI. Bahkan jumlah pasien di rumah sakit melonjak tinggi.

"Mereka (anggota DPRD) itu harusnya cerdas. Selama ini kan, dinikmati warga Jakarta. Janganlah buat sensasi yang merugikan rakyat. Kasihan rakyatnya. Apalagi jika sampai ada impeachment Jokowi. Bener-bener lucu itu," katanya.

(jor/rmd)