Ahok Nilai Polemik KJS Terlalu Dipolitisasi Sejumlah Anggota DPRD DKI

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa polemik sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat membuat beberapa rumah sakit swasta di Jakarta ingin mundur, terlalu dibesar-besarkan. Bahkan menurutnya ada indikasi masalah tersebut terkesan dipolitisasi oleh sejumlah anggota DPRD DKI.

"Kayaknya iya ya (dipolitisasi). Ini belum dua bulan sudah ribut," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

Ahok menilai beberapa anggota DPRD DKI terlalu dini mengkritisi program unggulan Jokowi-Ahok tersebut. Padahal, lanjut Ahok, sikap beberapa anggota legislator Kebon Sirih tersebut diakui oleh Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana (Sani) sudah berlebihan.

"Ini kayaknya sudah nungguin kapan nih, kan udah ada dua rumah sakit yang menyatakan mundur, kayaknya langsung hajar, iya kan? Kecepatan hajarnya. Itu Pak Sani wakil ketua saja sudah bilang, sudah berlebihan kan sampai lakuin kayak gitu," jelas Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa anggota DPRD menyatakan akan menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi-Ahok. Anggota DPRD tersebut menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi terhadap Jokowi.

"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

(jor/trq)