Bela Jokowi, PDIP: Interpelasi DPRD DKI Berlebihan

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi FPDIP DPRD DKI, hal tersebut sangat mengada-ada dan berlebihan.

"Survei IndoPolink menunjukkan kepuasan harapan masyarakat terhadap KJS sebesar 85%, artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," kata Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD Fraksi PDIP kepada detikcom, Jumat (24/5/2013).

Dwi memahami interpelasi adalah hak politik anggota DPRD. Namun seharusnya tidak digunakan menjegal program pro rakyat Jokowi.

"Karena akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis, artinya bersifat subyektif alias tidak objektif," sesalnya.

Anggota FPDIP DPRD DKI sendiri sudah pasti tak akan mendukung interpelasi tersebut. Interpelasi tersebut dianggap tidak berdasar.

"Itu jelas mengada-ada dan berlebihan," tegasnya.

Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali, mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi terkait masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Jokowi dan Ahok tidak gentar terhadap hak interpelasi itu. Bahkan Ahok menyebut selama ini DPRD telah sering meminta penjelasan. Pengajuan hak interpelasi itu hanya 'gaya-gayaan.'

(van/nrl)