Menteri Soenarno Jadi Profesor

Solo - Menkimpraswil yang juga Menhub ad interim di Kabinet Gotong Royong, Soenarno, Sabtu (16/10/2004) pagi dikukuhkan sebagai guru besar hidrologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Presiden Megawati yang semula dijadwalkan hadir hanya diwakili oleh Mendiknas A Malik Fadjar.Pihak UMS, pengamanan maupun protokoler menyebutkan bahwa informasi pembatalan baru mereka dapatkan menjelang dinihari tadi. Mereka tidak bersedia menyebutkan alasan batalnya kunjungan Megawati ke universitas milik Muhammadiyah yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia tersebut.Megawati hanya diwakili oleh Menko Kesra ad interim/Mendiknas yang juga mantan Rektor UMS, A Malik Fajar. Tampak hadir dalam acara itu adalah Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif yang hingga kini masih tercatat sebagai salah satu dosen di UMS. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah pejabat sipil, militer dan Polri di Wilayah Surakarta.Sedangkan di sekitar kampus puluhan lelaki berbadan tegap tampak berkerumun di berbagai titik. Mereka mengenakan kaos merah bergambar logo PDIP maupun gambar foto Megawati. Saat ditanya, salah seorang dari mereka mengatakan mereka berkumpul untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi mahasiswa."Kami dengar akan ada mahasiswa mendemo Ibu (Megawati -red), tapi ternyata aksi yang disebut-sebut itu tidak ada dan bahkan Ibu juga tidak hadir. Ya sudah, kami juga akan pulang," kata salah seorang dari mereka. Selanjutnya setelah mengetahui bahwa Megawati tidak hadir memang mereka membubarkan diri.Meskipun informasi pembatalan telah diterima malam menjelang dinihari tadi, namun Tim Jihandak maupun mobil rantis yang telah disiapkan polisi juga baru ditarik pada Sabtu pagi menjelang acara dimulai. Sedangkan protokoler dari provinsi tetap terlihat berada di lokasi acara pengukuhan meskipun tidak ada presiden.Secara tegas, Muslimin juga mendesak pihak DPRD kota untuk nantinya memanggil sejumlah kepala Dinas tersebut, sekaligus meminta hasil apa yang didapat dari wisata itu. Jika hal ini tidak dapat dipertanggungjawaban, Muslimin meminta agar pihak DPRD mengajukan proses hukum untuk diselidiki lebih lanjut."Ini sebuah keikhtiaran. Jangan uang daerah digunakan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal banyak hal yang semestinya dilakukan untuk merubah wajah kota Ambon ini," tegasnya. (nrl/)