Jokowi Tolak KJS Balik ke Jamkesda: Ruwet, Pasien Mati Duluan Nanti

Jakarta - Meski pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih karut marut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memilih tetap mempertahankannya. Ia menolak kembali ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Keluarga Miskin (Gakin).

"Itu cara-cara ruwet yang masyarakat nggak bisa akses, cara-cara ruwet yang masyarakat untuk dapetinnya saja bingung," kata Jokowi saat ditanya usulan agar kembali ke Jamkesda dan Gakin.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUT Lemhannas di Gedung Lemhannas yang bersebelahan dengan Balaikota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).

Menurut dia, KJS adalah sistem yang mudah bagi warga Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"(Pasien KJS) Itu terbukti membeludak, namun memang ada kekurangan, dan itu yang harus dibenahi. Urus RT, ke Kelurahan, mati duluan nanti. Kita masih itung-itungan," ujar dia.

Jokowi menegaskan KJS ini akan dipakai sebagai acuan jaminan nasional.

"Kalau ini terlalu tinggi, rupiahnya, preminya, nasional juga akan ikut, ini saling kait mengkait. Ini Rp 23 ribu (premi per orang dan per bulan) itu udah di atas nasional, itungan Kemenkes. Kita lakukan ini dari Kemenkes lakukan pendampingan untuk menuju jaminan nasional. Ini untuk kepentingan masyarakat akan saya lakukan apapun," kata Jokowi.

Pada hari Minggu 19 Mei 2013, Kadinkes DKI Jakarta Dien Emmawati menyebutkan belasan RS itu mundur dari KJS karena tidak mau rugi. Pasalnya, nilai klaim yang diganti Pemprov DKI dinilai terlalu kecil. Sementara itu, Pemprov DKI berancang-ancang akan menaikkan premi KJS dari Rp 23 ribu/orang/bulan menjadi Rp 50 ribu.

Lalu apa beda Jamkesda dan KJS? Jokowi pernah membeberkannya tahun lalu.

(aan/nrl)