Kenaikan Premi KJS akan Bebani APBD DKI, Konsekuensinya Warga Urunan

Jakarta - Pemprov DKI berancang-ancang akan menaikkan premi Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari Rp 23 ribu/orang/bulan menjadi Rp 50 ribu, buntut dari mundurnya 16 RS swasta dari KJS. Hal ini diakui akan membebani APBD DKI. Bila tak cukup, warga bisa urunan. Maksudnya?

"Yang pasti lebih tinggi, tapi nanti konsekuensinya kita harus urunan dengan prinsip gotong royong bangsa kita. Jadi orang yang sehat menolong orang yang sakit," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya mengenai evaluasi KJS dan rencana kenaikan premi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013).

"Ya kamu bisa beli pulsa Rp 50 ribu per minggu masak bayar asuransi Rp 20 ribu nggak bisa? Merokok sehari bisa 1-2 bungkus, nah yang mampu harus bayar sndiri. Yang tidak mampu, negara yang bayarin," imbuh dia.

Pemprov DKI mengeluarkan KJS untuk warga miskin dan nyaris miskin di DKI yang sebesar 4,7 juta, dari total warga DKI yang sekitar 10 juta. Nah, dari jumlah 4,7 juta itu, 1,2 juta adalah peserta Jamkesda sebelumnya, dan 3,5 juta warga nyaris miskin.

Dengan premi yang sebesar Rp 23 ribu/orang/bulan, maka total APBD DKI yang dikeluarkan Rp 1,2 triliun per bulan. Ke depannya, bila APBD sudah tak mampu membiayai KJS lagi, maka 3,5 juta warga nyaris miskin ini harus menanggung premi sendiri.

"3,5 Juta warga nonmiskin ke depannya harus tanggung sendiri. Sekarang bulan promosilah, karena kita masih belum bisa debet bank-nya kan. Kita lihat aja kalau setahun uang cukup, ya kita tanggung. Kayak negara Skandinavia, seluruh rakyat ditanggung," jelas Ahok.

Jadi semua warga harus punya rekening? "Iya. Tentu. Ke depannya kita maunya ke arah situ. Per bulan didebet," jawab Ahok.

(nwk/nrl)