Evaluasi Premi KJS & Undang RS, Ahok: Kalau Ada Oknum Cari Untung Gimana?

Jakarta - 16 RS swasta di DKI mundur dari sistem pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena menilai klaim KJS terlalu kecil. Pemprov DKI berancang-ancang menaikkan premi KJS dari Rp 23 ribu/bulan/orang menjadi Rp 50 ribu dengan mengundang perwakilan RS. Agar kenaikan premi tak disalahgunakan.

"Apa betul semua RS kalau ada orang sakit begitu harus di-treatment-nya seperti itu? Nah, ini kan kita harus duduk bersama. Kalau ada oknum RS yang cari untung bagaimana? Nah kan jadi masalah juga kan," jelas Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Hal itu dikatakan Ahok saat ditanya mengenai perkembangan evaluasi KJS di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013).

Untuk itu pihaknya ingin melihat keberatan pihak RS plus beserta hitungan tarif yang dinilai terlalu kecil. Kemudian diklarifikasi mengenai penanganan yang diberikan pada pasien peserta KJS.

"Nah kamu cari untung nih sebenarnya gitu lho. Kamu bilang rugi karena kamu melakukan treatment yang nggak perlu. Sama seperti kita ke dokter gigi, kumur pake air biasa sama obat khusus, apakah perlu pakai obat khusus? Nah obat khususnya itu di-charge sama kamu itu, karena dia memasarkan produk itu. Makanya ini kita nggak tahu, temukan berapa RS, baru semuanya kelihatan. Kalo tarifnya kurang ya kita naikkan tarifnya," jelas Ahok.

Pihaknya akan memanggil RS yang mengundurkan diri dan merasa keberatan itu pada akhir Mei atau awal Juni 2013. Pemprov DKI bersedia menaikkan premi KJS bila semua hitungannya masuk akal.

"Makanya kita akan tanyakan dulu lebih jelas dan kita rencana akhir minggu akhir, bulan Mei atau awal Juni, kita akan lakukan evaluasi. Nah itu saja yang mau kita lakukan. Supaya RS itu jangan cuma ngomong di belakang, ngomong di media, tapi juga disampaikan hitungannya. Jadi lebih adil semuanya gitu lho. Itu sih yang kita harapkan," tutur Ahok.

(nwk/mad)