"Pertama, RS yang terlalu profit oriented. Terlalu orientasinya keuntungan," kata Jokowi sambil tertawa ha...ha...ha.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biaya-biaya yang tidak efisien sehingga angka Rp 23.000 itu masih dirasa tidak cukup. Baru direkalkulasi lagi," ujar Jokowi yang terbalut seragam Korpri ini.
Ketiga, lanjut dia, penerapan program pembayaran klaim kesehatan melalui KJS ini menggunakan sistem INA-CBGs.
"Kalau dulu, nggak ada itu kan orang mau pakai obat apapun kan bisa diputuskan sendiri. Sekarang kan semuanya diatur dengan sistem," kata dia.
Jokowi mengaku masih menggodok sanksi-sanksi terhadap RS yang mencabut pelayanan KJS. Ia juga masih menimbang-nimbang rencana kenaikan premi KJS.
"Baru hitung-hitungan. Kalau premi dinaikkan, berarti kan kita harus menambah APBD. Belum (terima). Masih kita rekalkulasi lagi baru kita bicara," kata dia.
Pria asli Solo ini menolak untuk mengajukan usulan kenaikan APBD setiap terbentur masalah, termasuk KJS.
"Ya dinaikkan gimana? Kalau dinaikkan ngomong ke dewan dong. Kita juga tidak mau setiap masalah naikin anggaran. Kita juga mau memperbaiki sistem-sistem yang sudah lama dan memang sudah dibenahi," papar Jokowi.
Jadi keputusannya di Dewan? "Kalau budgeting di dewan. Kalau premi juga bisa di kita tapi kalau premi naik kan budget juga akan naik," jawab Jokowi.
Menurut dia, diperlukan pembenahan sistem KJS. "Untuk sistem yang berjalan itu biasa, koreksi perlu diperbaiki, perlu dibenahi itu biasa. Ini bukan pada sistemnya tapi pada 1, 2, 3 tadi itu," kata Jokowi.
(aan/gah)











































