Deplu Masih Cek Soal Hambali Ditahan di Jordania

Jakarta - Deplu RI sudah mendengar kabar bahwa Ridwan Isamuddin alias Hambali yang ditangkap Amerika Serikat (AS) sekarang ditahan di Jordania. Namun, Deplu menilai kabar itu masih spekulasi dan akan mengeceknya. "Kita melihat bentuknya masih spekulasi apakah betul yang bersangkutan masih di Jordan. Apalagi adanya dugaan bahwa di Jordan, metode pemeriksaan di sana bebas dan bisa ada penyiksaan. Kita akan telusuri lebih lanjut," kata juru bicara Deplu Marty Natalegawa di kantor Deplu, Jl. Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2004). Menurut Marty, bila berita itu benar, maka tentu ini sangat diprihatinkan. "Kalau ini benar, maka memprihatinkan kita, terlepas tuduhan yang dikenakan kepada yang bersangkutan," kata Marty. Marty sendiri masih mengeluhkan mengenai belum dipenuhinya permintaan RI untuk mendapat akses memeriksa Hambali. "Masalah besar yang belum dipenuihi oleh pihak AS adalah akses bagi kita sendiri dan bahkan untuk memberikan yang bersangkutan kepada Indonesia," kata Marty.Berita yang sudah beredar, Hambali termasuk dari 11 anggota senior Al Qaeda yang dibawa Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat ke penjara rahasia Jordania. Mereka ditahan di Jordania agar para pemeriksa bisa mengorek keterangan dari mereka dengan metode interogasi yang menggunakan cara-cara kekerasan, yang dilarang diterapkan di penjara AS.Informasi mengenai penahanan tokoh-tokoh top Al Qaeda ini diungkapkan oleh harian Israel, Haaretz, Rabu (13/10/2004 lalu. Harian ini mengutip sumber-sumber intelijen. Tidak jelas di lokasi mana para tahanan ini dipenjarakan, namun mereka diperkirakan berada di dalam bangunan intelijen Jordania. Begitu rahasianya penahanan ini sampai-sampai Presiden AS George Walker Bush meminta Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA) untuk tidak melaporkannya kepada dirinya. Hambali sendiri merupakan buron yang dicari Mabes Polri terkait kasus 32 peledakan bom di Indonesia. Meski Indonesia sudah meminta kepada AS agar diberi akses langsung memeriksa Hambali, namun pemerintah AS masih menolaknya. (asy/)