FPD Desak BK DPR Buka Absensi Sidik Jari ke Publik

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membuka absensi sidik jari (finger print) kepada publik. Sebab, jika yang dibuka hanya absensi manual, maka tidak bisa dijadikan patokan kehadiran anggota DPR.

"Kenapa BK membuka absen manual, bukan yang sidik jari? Kan kemarin sidik jari (harga) mahal, kita manfaatkan absen sidik jari yang sempat kontroversi itu. Kalau dibuka akan ketahuan siapa yang konsisten bolos, itu yang jadi patokan," ujar Sekretaris Fraksi PD Saan Mustopa dalam diskusi Polemik dengan tema 'Adu Bolos di Senayan' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Menurut Saan, absensi manual itu tidak bisa dijadikan patokan kehadiran anggota dewan. Sebab, tidak semua anggota dewan yang tidak hadir itu bolos, tetapi ada tugas-tugas kedewanan lainnya.

"Jangan ada anggapan anggota dewan lagi apes saja. Karena masa sidang yang pendek, lalu sedang tugas di luar negeri," imbuhnya.

Sementara itu Anggota BK Ansory Siregar mengatakan absensi sidik jari masih dalam proses transisi. Sebab penggunaannya baru saja dimulai pada Oktober 2012.

"Finger print itu transisi, mulai Oktober 2012. Karena belum semua bisa masuk, pembuatannya BK minta harus di paripurna, ada juga yang dibuat di ruang fraksi, ini dugaan, saya bilang tolong dibuat di paripurna," jelasnya.

Ansory juga minta media meluruskan definisi bolos dan tidak hadir. Karena menurutnya kedua kata tersebut memilki arti yang berbeda.

"Bukan bolos tapi tidak hadir, kalau bolos tidak izin, kalau tidak hadir, sudah izin. Yang kita berikan itu 1 tahun, 4 masa sidang. Yang diumumkan masa sidang terakhir hanya sebulan, mereka memang banyak tugas negara," paparnya.

(mpr/fdn)