Hendro Setuju BIN di Bawah Menteri

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono setuju BIN berkedudukan di bawah menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang. Namun Hendro keberatan bila BIN di bawah Departemen Pertahanan (Dephan). "Menurut saya usulan BIN di bawah menteri itu lebih bagus karena jabatan kepala BIN bukan jabatan politik. Itu jabatan teknis saja. Idealnya dikoordinasikan oleh sesuatu kementerian," kata Hendro kepada wartawan di Istana Negara, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis (14/10/2004).Hal itu disampaikan Hendro untuk menanggapi usulan tim Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menempatkan BIN di bawah menteri.Menurut Hendro, tentara, polisi dan BIN harus di bawah otoritas sipil. Ia menegaskan, BIN merupakan lembaga sipil, hanya saja masyarakat sering salah persepsi dengan menghubungkan BIN dengan pertahanan. "Dari dulu mulai zaman Pak Harto seluruh alat negara harus di bawah otoritas sipil karena di dalam administrasi negara tak ada alat-alat dan kekuasaan negara yang berdiri sendiri," kata Hendro.Apakah BIN sebaiknya di bawah Dephan? "Jangan di bawah Departemen Pertahanan. Ini kan sipil. BIN itu kan sipil. Masyarakat lupa selama ini mengira selalu dihubungklan dengan pertahanan," jawabnya. Hendro mengharapkan jika berada di bawah menteri, program BIN akan lebih berkesinambungan. Pasalnya tidak akan terjadi gonta-ganti program bila pimpinanya berganti. Hendro lantas mengusulkan jika BIN masih setingkat menteri maka Kepala BIN harus bisa diduduki oleh orang parpol. (iy/)