Dephan-DPN Tidak Overlapping, Bisa Dipimpin Sipil-Militer

Jakarta - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang akan dibentuk Presiden terpilih SBY dinilai tidak akan overlapping dengan Departemen Pertahanan (Dephan). Sedangkan profil pemimpin Dephan bisa sipil atau militer."Kriteria siapa yang pimpin Dephan tidak didasarkan pada militer atau sipil, tetapi didasarkan kepada kompetensi, kemampuan, dan pemahaman bagaimana memanajemen pertahanan nasional."Demikian disampaikan Dirjen Strategi Pertahanan Dephan Mayjen TNI Sudrajat di sela-sela acara seminar "Reformasi Bidang Keamanan" di Menara Bidakara jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2004).Kuncinya, lanjut mantan Kapuspen Mabes TNI ini, sebagai bangsa jangan lagi terjebak isu-isu militer, bekas militer, sipil atau nonsipil, tetapi cari lah yang terbaik bagi bangsa ini."Kita sekarang punya presiden yang dulu disebut-sebut sebagai orang militer dan bekas militer. Tetapi rakyat lebih memilihnya sebagai presiden, berarti kita berhasil, tidak ada lagi dikotomi sipil dan militer," ujar Sudrajat.Dia memperkirakan, ke depan yang harus ditertibkan adalah bagaimana Dephan bersama TNI pada suatu platform yang homogen. Maka tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk memisahkan Dephan dengan TNI. Karena TNI merupakan bagian yang utuh dari sistem pertahanan nasional.Keberadaan DPN tidak tumpang tindih dengan Dephan? "Tidak tumpang tindih. Portofolio Dephan mengelola kebijakan pertahanan atas petunjuk presiden, sedangkan DPN sangat khusus sebagai think tank di bidang pertahanan nasional. Karena Dephan sebagai anggota tetap dewan itu. Dephan tetap sebagai eksekutor pertahanan, jadi ini tidak overlapping," demikian Sudrajat. (sss/)