Rapat Majelis Syuro PKS Bahas Penyitaan Mobil Sampai Kenaikan BBM

Jakarta - Rapat Majelis Syuro (MS) PKS yang berlangsung sejak Sabtu (11/5) hingga hari Minggu (12/5) ini membahas beragam permasalahan yang aktual belakangan ini. Beberapa persoalan dibahas, dari penyitaan mobil LHI di DPP PKS, sampai rencana kenaikan BBM.

"Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini," ujar Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera, di sela-sela Rapat MS PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2013).

Dalam soal rencana penyitaan mobil, DPP PKS mempersilakan menyita mobil yang menurut KPK akan dijadikan barang bukti. Namun sepanjang KPK sesuai dengan prosedur yang diatur KUHP.

"Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah," tutur Mardani.

PKS membantah terjadi penolakan oleh PKS. Hal tersebut dinilai mengaburkan kejadian di lapangan yang menunjukkan oknum petugas KPK tidak membawa surat–surat penyitaan dan tidak mampu menunjukkan mobil mana saja yang akan disita.

Rapat MS PKS, menurut Mardani, justru banyak menghabiskan waktu dalam membahas proposal pemerintah dalam menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) yang disertai dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid 2.

"Banyak peserta Majelis Syuro menyayangkan pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir tahun 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM. Saat ini, rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa dan Lebaran, pasti (kenaikan bbm) akan sangat memberatkan rakyat," jelasnya.

Sementara BLSM, ujar Mardani, dalam penilaian PKS sangat politis dan tidak memberikan solusi jangka panjang. "Tidak jelasnya kebijakan energi nasional dalam 9 tahun ini menyebabkan rakyat harus menanggung beban yang berat. Kenaikan harga BBM hanya akan memicu inflasi dan kenaikan harga yang tidak terkendali, saat itu terjadi, BLSM cuma jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya," ujar Mardani menggambarkan suasana diskusi di rapat MS.

(van/try)