Pimpinan DPR Belum Bahas & Belum Kompak Soal Mobil Volvo

Jakarta - Pimpinan MPR menolak fasilitas mewah seperti kendaran dinas merk Volvo. Bagaimana dengan pimpinan DPR? Mereka belum membahasnya, juga belum kompak apakah akan mengikuti langkah Hidayat Nurwahid cs atau tidak.Ketua DPR Agung Laksono, misalnya, terkesan tidak ingin ikut-ikutan menolak mobil Volvo dengan alasan tidak signifikan sebagai penghematan. Sementara Wakil Ketua DPR Zainal Maarif menyatakan tidak masalah kalau tidak menggunakan mobil Volvo.Agung Laksono, yang ditemui di sela-sela rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi membahas pembentukan komisi-komisi DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2004) siang, menegaskan pihaknya belum membicarakan soal fasilitas-fasilitas pimpinan seperti mobil dan sebagainya. "Kami hanya membicarakan pembagian ruang kerja dan penggunaan ruang sidang supaya lebih efektif. Mengenai pernyataan Pak Hidayat itu hak dia untuk mengatakan seperti itu. Semangatnya untuk penghematan saya kira baik," katanya. Tapi, menurut Agung, secara proporsional harus dilihat apakah penghematan seperti itu mempunyai dampak yang bermanfaat. Yakni, apakah dengan sekedar tidak menggunakan empat sampai lima mobil Volvo bisa melakukan penghematan negara. "Saya melihat penghematan sebenarnya ada empat hal, yaitu biaya otonomi daerah, subsidi terutama pada golongan menengah ke atas, bunga obligasi, dan utang luar negeri," ujarnya.Jadi, yang dilakukan pimpinan MPR tidak efektif? "Saya tidak mengatakan Pak Hidayat salah. Secara semangat dan moral bagus. Tapi soal penempatannya saya kira lebih pada hal-hal yang secara proporsional lebih besar dan punya dampak yang riil pada bangsa," jelas Agung.Menurut Agung, penggunaan mobil Volvo bukan sesuatu yang bisa dianggap pemborosan. "Karena sudah standar dari pemerintah akan ada kendaraan dan fasilitas yang diberikan kepada pejabat negara. Sepanjang itu dibeli dengan cara transparan, tidak ada mark up dan dilakukan sesuai prosedur UU, saya kira tidak masalah."Pendapat berbeda disampaikan Zaenal Maarif yang ditemui wartawan di kesempatan yang sama. Zaenal mengaku sudah berbicara dengan sesama pimpinan dewan lainnya dan hampir sepakat untuk mengikuti langkah pimpinan MPR menolak fasilitas mobil Volvo."Nampaknya pimpinan juga hampir sepakat. Kalau ada komitmen bersama dengan pemerintah baru, tidak ada masalah. Tapi yang mengatur adalah sekneg dan ini menjadi kewenangan presiden untuk memulai," ujarnya.Ketika ditanya apa mobil yang dipilih sebagai penggantinya jika menolak Volvo, Zaenal menunjuk pada Jeep CR-V dari Honda. "Kalau saya pribadi akan memilih jeep," ujarnya.Namun Zaenal juga mengingatkan hal ini tidak berhenti sebagai sekedar mencari popularitas politik. "Jangan sampai ini untuk hanya untuk popularitas saja. Mudah-mudahan yang menjadi aspirasi pimpinan MPR menjadi aspirasi semua."Iya, mudah-mudahan begitu. (gtp/)