Ahok: Nggak Boleh Ada Lagi Uang Kerohiman di DKI Jakarta

Jakarta - Warga Ibu Kota yang 'menduduki' tanah milik negara jangan berharap lagi diguyur uang kerohiman saat digusur. Pemberian uang ganti rugi bakal dihapus oleh Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nanti di DKI nggak boleh ada lagi uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata Ahok di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013).

Ahok mengatakan warga awalnya meminta belas kasihan lantaran tidak memiliki tempat tinggal. Mereka meminta untuk memakai tanah negara.

"Ketika kami mau berikan dia tempat tinggal mereka merasa dizolimi seolah-olah haknya diambil. Ini haknya yang anda rampok kemarin gimana ceritanya mau Anda tuntut. Jadi jangan kesalahan lama dibuat kebenaran," ujar Ahok.

Menurut Ahok, kesalahan-kesalahan pemerintah pusat tempo dulu dijadikan alasan warga untuk menuntut.

"Seolah-olah haknya dia. Ini yang mau kami berantas. Kalau tidak 30 tahun lagi DKI pasti lebih rusak. Karena tiap orang menduduki, orang tambah banyak," kata suami Veronika Tan ini.

Ayah 3 anak ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi bagi warga untuk menghuni rumah susun.

"Di Marunda, 1.500 hektare lagi kawasan ekonomi khusus yang akan reklamasi. Jadi satu kota bisa bikin jembatan nyambung ke Bekasi. Itu akan kita gabungkan. Sama juga dengan di Muara Baru kita sadar ada kesalahan pusat tempo dulu," kata Ahok.


(aan/trq)