Saran Pimpinan Komisi II ke Kemendagri untuk Selesaikan Masalah e-KTP

Jakarta - Kemendagri diminta segera menyelesaikan simpang siur e-KTP yang kini meresahkan masyarakat. Pimpinan Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyarankan Kemendagri mengajak bicara semua stakeholder e-KTP untuk sosialisasi peraturan dan pengadaan card reader.

"Kemendagri harus duduk dengan pemangku kepentingan yang lain. Sebab ini membutuhkan interkoneksi antarlembaga pelayanan yang lain, perbankan, pajak, kepolisian, imigrasi, dan lainnya," kata Hakam saat berbincang, Sabtu (11/5/2013).

Hakam menyesalkan kebijakan Kemendagri yang hanya mengeluarkan surat edaran untuk sosialisasi perawatan e-KTP, khususnya larangan fotokopi. Menurut dia, surat edaran tidak cukup untuk mensosialisasikan e-KTP yang menyangkut kepentingan banyak pihak.

"Menyesalkan kenapa disimplifikasi dengan surat edaran. e-KTP ini proyek mahal, Rp 6 triliun," tutur politikus PAN ini.

Hakam juga menyarankan agar Kemendagri mempercepat pengadaan card reader. Kerja sama dengan berbagai institusi terkait untuk pengadaan card reader juga perlu diintensifkan.

(trq/ndr)