Pejabat Eksekutif & Pimpinan DPR Didesak Ikut Tolak Volvo

Jakarta - Pejabat eksekutif dan pimpinan DPR didesak mengikuti langkah pimpinan MPR yang menolak fasilitas mewah seperti kendaraan dinas bermerk Volvo yang disediakan oleh Sekretariat Negara (Setneg). Penolakan itu diminta disertai kebijakan."Kami sangat menghormati dan menghargai pimpinan MPR yang menolak pemberian fasilitas mobil Volvo. Kita minta hal ini diikuti para pejabat legislatif maupun eksekutif yang ada. Agar rakyat tak iri dengan fasilitas yang berlebihan," kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) Munatsir, dalam jumpa pers di YLBHI, Jl. Diponegoro, Jakarta, Kamis (14/10/2004).SRMK meminta agar penolakan tersebut diwujudkan dalam kebijakan resmi. "Jangan hanya tingkah laku saja. Tapi dalam bentuk kebijakan ke depan harus ada instruksi dari pemerintah sampai bawah untuk melakukan hal yang sama," kata Munatsir.Pada kesempatan itu SRMK juga menagih janji pemerintahan SBY-JK untuk menyita kekayaan para koruptor di masa Orde Baru sampai pemerintah Mega-Hamzah. Harta kekayaan itu selanjutnya dimanfaatkan untuk menutup biaya subsidi rakyat terutama kenaikan BBM."Banyak kasus korupsi di DPRD dan Pemda se-Indonesia yang berlangsung sejak pemerintahan Mega-Hamzah sampai sekarang belum dituntaskan. Kita meminta agar koruptor ini segera diselesaikan dan hasil korupsi itu disita negara," kata Munatsir. Mereka juga minta program perubahan yang diusung SBY mengutamakan penurunan harga-harga bahan kebutuhan pokok. (iy/)