Ini 4 Model Pemimpin Sejati Ala Ahok

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berani tampil beda memimpin Ibukota. Orang nomor dua di Jakarta itu punya pakem khusus saat menjalankan roda pemerintahan.

Pria menjuluki diri sebagai 'Polisi jahat Pak Gubernur' terbuka menerima kritik dan selalu mengajak warganya berpartisipasi dalam membangun Jakarta.

Ia juga bersedia fleksibel dengan kebijakan-kebijakannya asalkan memberi manfaat bagi orang banyak. Suami Veronika Tan ini juga mengedepankan transparansi anggaran saat menggolkan program-programnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 4 model pemimpin aejati ala Ahok:

1. Tegurlah Jika Salah

Menjadi pemimpin tidak berarti selalu benar. Ada kalanya pemimpin juga bersikap salah. Karena itu, masyarakat jangan takut untuk menegur. Ahok mengajak masyarakat Jakarta agar tidak takut menegurnya jika melakukan kekeliruan.

"Harusnya kalau Gubernur, Wakil Gubernur salah, harus tegur. Harus kasih tahu 'Pak Anda salah'," kata Ahok di Balai Diklat DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2013).

Ahok mengatakan, dalam menjalankan tugas memimpin Ibukota seringkali harus bersikap kompromi dengan pihak lain agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

"Dalam politik memang harus ada kompromi, tapi tidak untuk hal-hal yang salah. Kita juga tidak akan menjadi lurus seperti tiang listrik, tetapi fleksibel yang memberi manfaat untuk orang banyak," tuturnya.

Ahok juga mengaku salah satu tantangan terbesarnya dalam memimpin Jakarta bersama Jokowi adalah tumpul dalam menyuarakan kejujuran. Menurutnya, tidak ada kesulitan jika ingin mendapatkan uang banyak dari jabatan yang kini diembannya. Namun, dia mengaku justru hal itulah yang dirinya dan Jokowi hindari.

"Masalahnya sekarang ada di kami. Kalau kami berpikir ini posisi enak dan tidak berani menyatakan hal-hal yang beda atau kami mulai takut dengan bentuk perlawanan. Kalau kami mulai berpikir DKI uangnya banyak. Kalau minta uang banyak, dari jabatan kami. Kalau itu yang dipikirkan, rusak," tuturnya.

Karena itu, ia mengatakan dalam kepemimpinan lawan terberatnya adalah melawan dirinya sendiri. Agar tetap melawan zona nyaman dan menjauhkan diri dari keinginan mendapatkan tempat yang lebih nyaman.

"Tantangannya jangan terbuai zona nyaman dan tidak terpengaruh dengan godaan tempat yang lebih nyaman," imbuhnya.

2. Transparansi Anggaran

Saat ini kepemimpinan duet Jokowi-Ahok menjadi fenomena dalam birokrasi pemerintahan. Namun, perlahan, fenomena ini pasti akan menjadi sesuatu hal yang biasa.

"10 Tahun ke depan model Jokowi-Ahok ini sudah biasa," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (18/3/2013).

Ahok mengatakan hal tersebut didepan para camat dan lurah yang mendengarkan arahannya untuk penataan PKL. Ia melanjutkan, masyarakat akan terbiasa dengan bentuk kepemimpinan mereka saat ini.

"Semua orang akan diminta melakukan hal yang sama," ujar politisi Gerindra ini.

Transparansi anggaran yang sudah dijalankan akan terus diminta masyarakat. Begitu pun dengan wilayah lainnya. "Kita sudah kerjasama dengan PPATK. Jangan bayangkan seperti dulu," tuturnya.

Menurut Ahok, tidak ada masalah jika harus ada pengurangan pegawai di DKI Jakarta. Itu tidak akan mengubah sistem kerja yang ada saat ini.

"Kami mengurangi pegawai nggak masalah kok. Di mata rakyat semuanya jalan kok," tegasnya.

3. Evaluasi Kinerja

Pemprov DKI dan UKP4 melakukan kerjasama guna mengembangkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Layanan ini berfungsi untuk monitoring data dan evaluasi kerja.

"Kami dari UKP4 baru saja melakukan MoU dengan Pemda DKI Jakarta," kata Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), Kuntoro Mangkusubroto, dalam jumpa pers di kantor UKP4, Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2013).

Ahok mewakili Gubernur dalam penandatangan MoU tersebut. Menurut Kuntoro, DKI Jakarta menjadi pionir dalam pelaksanaan program LAPOR.

"Sebuah sistem yang kita bangun namanya LAPOR saat ini diadopsi oleh pemerintah daerah khusus DKI Jakarta. DKI adalah pionir dari sistem ini," ujar Kuntoro.

Saat ini sistem LAPOR sudah melayani semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Kuntoro mengharapkan jika nantinya UKP4 tidak lagi diadakan oleh pemerintah pusat, pemprov Jakarta akan melanjutkan sistem ini dengan baik.

"Kalo UKP4 tidak ada lagi, pemprov DKI yang akan meneruskan program Lapor tersebut," tutur Kuntoro.

Dalam acara yang sama, Ahok sangat menyambut baik adanya penandatanganan MoU ini. Ahok menjelaskan bahwa saat sistem ini melengkapi sistem yang dimiliki pemprov Jakarta.

"Saya sangat berterimakasih pada UKP4 untuk sistem ini. Sebenarnya kita sudah melakukan hal yang sama sejak awal kami menjabat," kata Ahok.

Ahok mengatakan dengan adanya situs ini akan membantu untuk memantau kinerja dinas DKI Jakarta. Untuk pemprov, sistem ini akan difokuskan pada evaluasi data dan monitoring kinerja.

4. Atasan Lurus, Bawahan Juga Lurus

Ahok bersyukur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai barometer pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kata Ahok, apabila kepala suatu lembaga lurus dan tidak korupsi maka bawahannya akan mengikuti.

Menurut Ahok, korupsi menjadi akar masalah bangsa Indonesia. "Kita bisa katakan akar dari semua kejahatan, orang yang cinta uang. Akar dari permasalahan kita adalah korupsi. Kalau berbicara korupsi, kalau kepalanya lurus bawahannya tidak berani tidak lurus," kata Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok saat berpidato dalam acara seminar bertajuk "Pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).

Acara itu dihadiri antara lain Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Giridrawardana, dan puluhan pegawai berbagai dinas di Pemprov.

"Dan tentu kita berharap DKI hari ini memiliki kepala dan wakil kepala yang lurus karena itu tentu kita berharap bawahannya harus ikut lurus. Kalau dikatakan berani tidak lurus, tidak enak kedengarannya. Jadi bukan karena takut, tapi kita ingin DKI menjadi contoh," lanjut Ahok yang mengenakan seragam dinas warna cokelat ini.

Ia pun sangat bersyukur kepada KPK, BPKP, Ombudsman dan Kemen PAN menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai model antikorupsi. "Kami kira sangat cocok," ujar Ahok.