Minta Pengadilan Obyektif, Ribuan Karyawan Chevron Surati SBY

Jakarta - Lebih dari 3000 karyawan Chevron Pacific Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta sang kepala negara untuk ikut memantau jalannya proses persidangan kasus bioremediasi sehingga dapat berjalan obyektif.

Surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 3000 karyawan dan keluarga PT Chevron itu dikirimkan langsung oleh perwakilan karyawan ke kantor sekretarian negara dan diterima oleh staf bernama Adi S.

Dalam surat terbuka, para karyawan menyampaikan dukungan mereka terhadap kebijakan anti korupsi dan menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, mereka sangat ingin agar korupsi terhapuskan dari Indonesia. Para karyawan pun menyampaikan bahwa negara akan menjadi kuat tidak hanya apabila korupsi dapat diberantas namun juga saat hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya.

“Dengan surat terbuka ini, kami berharap Bapak Presiden SBY, para praktisi hukum dan masyarakat luas bisa mengetahui fakta yang sebenarnya tentang kasus ini, apa yang tengah terjadi di pengadilan dan memahami keprihatinan kami,” ujar Joko Pamungkas, salah seorang karyawan CPI di Minas yang juga ikut aksi ini, dalam pernyatanya, Jumat (3/5/2013) malam.

“Kami semua sangat prihatin bahwa rekan-rekan kami ini tetap dituduh melakukan tindak pidana korupsi bahkan dituntut dengan tuntutan yang tidak masuk akal meskipun semua bukti dan saksi–saksi termasuk ahli selama persidangan tidak ada yang mendukung tuduhan tersebut bahkan menyatakan yang sebaliknya,” imbuhnya.

Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan mengatakan aksi ribuan karyawan CPI itu adalah murni merupakan ungkapan tulus perasaan keprihatinan mereka.

“CPI menghormati hak-hak karyawannya sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Surat terbuka para karyawan dan keluarganya ini merupakan bentuk keprihatinan yang mendalam atas apa yang menimpa rekan-rekan mereka dan apa yang terjadi dalam proses hukum yang selalu dengan seksama mereka monitor dan ikuti selama lebih dari setahun ini.”

(fjp/fjp)