Pimpinan MPR Tolak Volvo

Jakarta - Pimpinan MPR periode 2004-2009 membuat kejutan baru. Untuk memberikan teladan, mereka sepakat menolak fasilitas sedan Volvo selama masa jabatannya. Niatan pimpinan MPR itu disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid dalam jumpa pers usai rapat pimpinan MPR, di gedung DPR/MPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (13/10/2004).Hidayat menjelaskan, rapat konsultasi pimpinan telah membahas berbagai masalah. Salah satunya mengenai visi pengelolaan MPR ke depan, yakni, merealisasikan harapan rakyat untuk menjadi lembaga tinggi yang aspiratif."Antara lain meningkatkan kedisiplinan dalam hal kehadiran dan anggaran. Khusus mengenai anggaran, kami sepakat tidak akan menggunakan mobil Volvo selama masa jabatan kami. Jika diberikan kendaraan dinas, jangan yang menimbulkan kecurigaan dan kemewahan," tegas Hidayat.Tidak hanya itu, sambung Hidayat, rapat juga menyepakati tidak akan menerima fasilitas hotel untuk berbagai penyelenggaraan acara yang tidak dikehendaki rakyat. Tentang hal ini, Hidayat memang tidak menjelaskan secara rinci."Dan kita berharap negara menyikapi hal ini dengan tegas. Ini merupakan sikap kami semua, dan detilnya akan dibicarakan lebih lamjut dengan Sekjen MPR agar segera bisa dilaksanakan," ujar Hidayat.Hidayat membantah tudingan bahwa langkah tersebut adalah kampanye terselubung Partai Keadilan Sosial (PKS). Menurut Hidayat, dirinya hanya ingin melaksanakan aspirasi rakyat."Saya hanya ingin melaksanakan keinginan rakyat malah dituduh kampanye. Saya tidak penah berpikir dalam konteks kampanye. Rakyat ingin pimpinan yang tidak bergelimang kemewahan," tutur Hidayat.Warisan DPRHadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua MPR, AM Fatwa. Wartawan sempat menanyakan perihal fasilitas sedan Volvo yang digunakan Fatwa selaku Wakil Ketua DPR. Seperti diketahui, sampai saat ini Fatwa masih menunggangi sedan mewah tersebut."Saya sampai saat ini memang masih membawa Volvo itu. Tapi itu bawaan dari DPR. Jadi tolong jangan dipermasalahkan," kilah Fatwa.Rapat pimpinan MPR tersebut juga membahas kesiapan untuk mensukseskan pelantikan presiden baru, 20 Oktober mendatang. Hal itu meliputi, persiapan sidang anggota MPR tanggal 18 Oktober serta rapat paripurna MPR pada 19 Oktober yang membahas konstitusional dan teknis berkaitan dengan pelantikan presiden. (djo/)