"Mungkin juga nilai itu sudah termasuk pajak dan lain-lain," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Senin (29/4/2013).
Selain Badilum, masih ada satuan kerja lain seperti Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badmiltun), Badan Peradilan Agama (Badilag), Sekretaris MA, Badan Urusan Umum (BUA), Badan Pengawas (Bawas), Badan Diklat dan Hukum dan Peradilan. Anggaran MA tersentral dikelola di bawah Sekretaris MA. Atas berbagai item tersebut, Ridwan perlu memastikan mengecek satu-persatu ke satuan kerja pengguna anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam setahun, MA mendapat kucuran APBN sekitar Rp 5 triliun. Anggaran tersebut selalu diaudit oleh auditor negara.
"Kalau penggunaan uang DIPA, selalu ada audit Bawas serta BPK," pungkas mantan Ketua Pengadilan Negeri Batam ini.
(asp/nrl)