KPU Diminta Libatkan Parpol, LSM & Media dalam Pengawasan Logistik

Jakarta - Besarnya anggaran yang KPU dalam pengadaan logistik Pemilu 2014 sebesar Rp 5 triliun, menuntut adanya pengawasan agar dapat dipertanggungjawabkan. KPU diminta untuk melibatkan parpol, LSM dan media dalam pengawasan tersebut.

"KPU dalam penjelasan ke kita sudah meminta KPK untuk melakukan pengawasan dan audit. Pada prinsipnya urusan logistik sudah terawasi dengan baik dari aspek keuangan dan teknisnya," kata wakil ketua komisi II Arif Wibowo saat berbincang, Selasa (23/4/2013).

"Kita minta semua pihak NGO (LSM), parpol, media untuk bisa dilibatkan ikut mengawasi proses pengadaan logisitik tersebut," lanjutnya.

Salah satunya menurut Arif, adalah soal jadwal pengadaan logistik, proses leleng hingga aitem pengadaan yang disiapkan KPU. Sehingga semua proses itu transparan.

"Salah satu pertimbangan rapat komisi II kita ingin jadwalnya tegas, transparan dan diumumkan, meski DPR tidak masuk untuk urusan teknis pengadaan," ucapnya.

"Kita berharap ada akses partai melakukan pengawasan misal apakah sudah ditentukan jumlah pemilih TPS sekian, kemudian logistik dengan TPS sudah ssuai apa tidak," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, KPU mengajukan anggaran Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik hingga tahun 2014. Target lelang untuk pengadaan logistik ini ditargetkan selesai pada tahun 2013.

"Kalau tahun ini saja mungkin sekitar Rp 1,3 triliun, tapi dari pengajuan kita sampai 2014 itu Rp 5 triliun," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya siang tadi.

"Kita targetkan proses lelang melelang kalau secara aturan bisa diselesaikan tahun 2013. Kalau kotak suara atau bilik suara itu penambahan, karena dari Pemilu yang lalu ada kekurangan yang itu disebabkan karena kerusakan, kehilangan, atau penambahan jumlah TPS," lanjutnya.

(bal/van)