Kisruh Pilkada, SK Bupati Kotawaringin Barat Dibatalkan MA

Jakarta - Kisruh Pilkada Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keputusan (SK) Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar.

Kasus ini bermula saat digelar Pilkada Kobar pada 2010 lalu yaitu diikuti Ujang Iskandar-Bambang Purwanto vs Sugianto Sabran-Eko Sumarno.

Hasil pemungutan suara dalam pilkada tersebut dimenangkan oleh Sugianto-Eko. Namun, kubu Ujang-Bambang yang juga incumbent menggugat kemenangan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko.

Mengantongi keputusan MK ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat SK No 131.62-584 tertanggal 8 Agustus 2011. SK tersebut kembali mengangkat Ujang-Bambang sbagai Bupati/Wakil Bupati Kobar untuk 5 tahun ke depan.

Tidak terima atas keluarnya SK ini, kubu Sugianto-Eko menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Lantas pada 21 Maret 2012, PTUN Jakarta membatalkan SK Kemendagri tersebut. Dalam halaman 105 disebutkan majelis hakim PTUN berpendapat putusan MK didasarkan pada fakta yang tidak benar dengan bukti saksi palsu Ratna Mutiara telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Atas vonis ini, Kemendagri banding dan kasasi atas dibatalkannya SK yang dibuatnya. Apa kata MA?

"Menolak kasasi Menteri Dalam Negeri, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (22/4/2013).

Perkara nomor 452 K/TUN/2012 diketok oleh ketua majelis Imam Soebchi dengan hakim anggota Supandi dan Hary Djatmiko pada 22 Januari 2013 lalu.

(asp/nrl)