"Kita mau batasin 10 meter kubik air, di atas 10 kubik bayar dengan harga normal," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013)
Jika sistem ini berjalan, masyarakat hanya akan mendapatkan jatah 10 meter kubik air dengan harga Rp. 1050. Jika lebih dari itu, maka akan dikenakan biaya sekitar Rp. 10.000.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi yang akrab dipanggil Ahok ini mengatakan pembatasan itu dilakukan untuk mengendalikan pemakaian air di Jakarta. Ia mengatakan saat ini banyak penyelewengan air yang dilakukan masyarakat.
"Kita tidak batasi jumlah pemakaian air. Jadi orang jualan air, nyewain gubuk," ujar Ahok usai pertemuan dengan Suez Environment di ruangan kerjanya.
Ahok akan meminta PDAM untuk mengkaji masyarakat yang menampung air di rumahnya dengan alasan sambungan pipa air tidak sampai dirumahnya. Untuk itu, ia juga sedang menimbang untuk agar PDAM menggratiskan pemasangan pipa air bagi masyarakat miskin.
"Selama ini kan katanya harus Rp. 1 juta lebih. Makanya saya mau minta PDAM gratiskan saja pemasangan pipanya. Kompensasinya ya di harga airnya," tutur pria berusia 46 tahun ini.
Dengan sistem seperti itu maka PDAM akan mampu mencapai target 68% pasokan air dari program MDG's (Millenium Development Goals) pemerintah pusat.
"Saat ini di Jakarta, masih terjadi 45% kebocoran air bersih dan ini menjadi PR untuk diselesaikan secepatnya," tutupnya.
(mpr/mpr)