DPR Bahas Perlu Tidaknya Klarifikasi Megawati & Sutarto

Jakarta - Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi DPR akan membahas perlu tidaknya dilakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Presiden Megawati atau Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto terkait permintaan mundurnya dan rencana penggantiannya.Rapat konsultasi, menurut Ketua DPR Agung Laksono, tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Tapi setidaknya ada gambaran sikap fraksi terhadap surat yang disampaikan Presiden Megawati terkait mundurnya Sutarto dan penggantiannya dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu yang saat ini menjabat KSAD."Kita akan membicarakan ini lebih jauh lagi, termasuk apakah perlu klarifikasi lebih lanjut kepada Megawati maupun Panglima Endriatortono sendiri," kata Agung Laksono sebelum mengikuti rapat konsultasi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2004).Ditanya tentang kemungkinan penundaan pembahasan masalah ini karena presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono akan dilantik tak lama lagi, Agung menyatakan hal itu akan jadi pertimbangan. "Itu juga akan menjadi pertimbangan DPR," katanya. Meski demikian, jelas Agung, surat dari Presiden Megawati juga harus direspon. "Karena ini surat dari presiden sebagai pihak yang punya kewenangan secara hukum. Jadi agenda kali ini bagaimana DPR harus merespon. Dan tentunya juga ada mekanisme tersendiri yakni melalui paripurna. Kalau pun nanti ada opsi ditunda atau diterima," ujarnya.Rapat konsultasi ini dihadiri sepuluh fraksi yang ada di DPR. Yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi PD, Fraksi PAN, Fraksi PKS, FKB, Fraksi PBR, Fraksi PDS, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. (gtp/)