Kejagung Tetap Inginkan Jaksa Agung Karir

Jakarta - Kendati banyak desakan agar Presiden Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih jaksa agung dari kalangan non karir, namun Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap ngotot inginkan jaksa karir. Namun begitu Kejagung akan tetap tunduk jika pemerintahan mendatang akan memilih jaksa agung dari non karir."Kita tetap menyarankan sebaiknya jaksa agung dari kalangan kita sendiri. Tentunya, tugas kejaksaan sama dengan kepolisian yang membutuhkan keterampilan secara spesifik dan melalui jenjang karir yang jelas," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Soehandojo kepada detikcom saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/10/2004).Soehandojo menyatakan, orang internal kejaksaan mulai mengabdi di kejaksaan sejak mulai dari nol tahun. "Tentunya orang kejaksaan sendiri lah yang ingin memimpin institusi tersebut. Ini juga berkaitan dengan kematangan dalam bertugas," kata Soehandojo.Soehandojo menepis anggapan, kalau penolakan jaksa agung dari kalangan internal dikarenakan institusi kejaksaan yang mentalnya telah korup. "Itu alaaan yang tidak berdasar. Setiap institusi pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Perlu diingat Baharuddin Lopa berasal dari dalam kejaksaan. Kita tentunya tahu bagaimana kualitas seorang Lopa," ungkap Soehandojo.Tapi jika presiden memilih jaksa agung dari luar, kata Soehandjo, kejaksaan akan tetap menghormatinya. "Itu adalah hak prerogatif presiden. Kita tidak berada dalam posisi menolak, kita akan menghormati keputusan itu," ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Hendardi meminta presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memilih jaksa agung dari non karir. Orang dari internal kejaksaan sendiri dinilai sudah terlalu korup."Internal kejaksaan sendiri adalah bagian masalah yang harus diselesaikan. Lantai kotor jangan disapu dengan sapu yang kotor. Lembaga kejaksaan saat ini sudah menjadi mesin cuci orang-orang yang korup, makanya harus ada orang luar yang membersihkannya," kata Hendardi saat dihubungi detikcom melalui telepon di Jakarta, kemarin.Syarat-syarat jaksa agung selain non karir, kata Hendardi, harus punya integritas, bersih, sederhana, memiliki kapasitas, transparan, akuntabel, dan sebagainya. "Sosok jaksa agung harus independen dan imparsial. Artinya, tidak berasal dari partai politik sehingga tidak bias kepentingan dalam menegakkan hukum," tandasnya.Sementara Koordinator ICW Teten Masduki yang dihubungi terpisah menyatakan jaksa agung harus berasal dari kalangan non-karir untuk melakukan perubahan cepat di institusi hukum itu. Posisi itu jaksa agung sebaiknya tidak dijabat oleh kalangan terkait dengan unsur parpol. Jika, berasal dari kalangan parpol, kemungkinan kendala politik akan ada untuk melakukan terobosan. Saat ini sejumlah nama belakangan santer disebut sebagai kandidat jaksa agung, seperti Abdurrahman Saleh (kini Hakim Agung MA), Todung Mulya Lubis (aktivis HAM dan tokoh LSM), Marsilam Simanjuntak (mantan Mensesneg), Harkristuty Harkrisnowo (anggota Komisi Hukum Nasional), serta Muladi (mantan Menteri Kehakiman). Sementara dari kalangan jaksa agung karir disebut-sebut nama Basrief Arief yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel). (mar/)