FKB: Pergantian Panglima TNI Serahkan ke Pemerintahan Baru
Senin, 11 Okt 2004 08:46 WIB
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini akan menggelar rapat konsultasi fraksi-fraksi untuk membahas soal pengunduran diri Jenderal Endriartono Sutarto dari jabatan panglima TNI. Sejumlah fraksi di DPR akan meminta penundaan setelah dilantiknya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden baru."Saya pikir prosesnya akan memakan waktu lama. Tidak mungkin dalam sepekan ini sudah diputuskan oleh DPR. Saat ini badan-badan kelengkapan DPR sendiri seperti Badan Musyawarah (Bamus) belum terbentuk, sementara sebelum itu diputuskan DPR harus dibahas terlebih dulu lewat Bamus," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Mahfud MD saat berbincang-bincang dengan detikcom di Jakarta, Senin (11/10/2004).Mahfud menilai sikap FKB yang meminta penundaan pengunduran diri Tarto (begitu biasa Endriartono disebut-red) tentunya juga akan sama dengan sikap para fraksi-fraksi lain di DPR. "Ini adalah sikap yang rasional. Karena saat ini negara tidak dalam keadaan yang cukup gawat yang mengharuskan presiden menerima pengunduran diri tersebut," kata Mahfud.Presiden Megawati, kata Mahfud, berhak memberhentikan atau menerima pengunduran diri Tarto dan DPR tidak berada dalam posisi untuk menolak. "Kami ingin pengunduran diri itu tidak dilakukan saat ini. Tapi mestinya harus menunggu setelah pelantikan 20 Oktober 2004 nanti. Apa salahnya sih menunggu, kan tinggal 10 hari lagi," ujar Mahfud.Tentunya presiden terpilih SBY nanti, kata Mahfud, pilihannya akan sama dengan pilihan Megawati saat ini, yakni akan menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. "Habis mau siapa lagi yang ditunjuk. Malah kalau memang dipaksakan akan diganti saat ini juga akan ada pertanyaan, punya agenda terselubung apa pergantian panglima TNI dilakukan pada saat pemerintahan sedang dalam masa transisi," ungkapnya.Jika memang dipaksakan nantinya, kata, Mahfud, pemerintahan yang baru nanti tentunya akan mempunyai beban psikologis. "Akan ada beban psikologis ketika pemerintahan baru akan melakukan pergantian panglima TNI. Karena jeda waktu yang cukup dekat. Semua akan berpikir kenapa harus diganti lagi padahal baru sebentar menjabat," tukas Mahfud.
(mar/)











































