UN di 11 Provinsi Ditunda, ICW Minta BPK Lakukan Audit

Jakarta - 11 Provinsi mengalami penundaan Ujian Nasional (UN) karena masalah teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Kemendikbud dan perusahaan percetakan terkait penundaan ini.

"Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi," kata Koordinator ICW, Febri Hendri dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (15/4/2013).

Menurut Febri, keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi. Keterlambatan distribusi kali ini diduga kuat karena terlambatnya pencetakan soal ujian oleh perusahaan-perusahaan percetakan.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 adalah sebesar Rp 94,9 miliar," ucapnya.

Febri mengatakan audit bisa dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang. Apakah panitia lelang Kemendikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang dengan benar.

"Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan dan kapasitas cetak perusahaan percetakan tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, jika perusahaan percetakan tersebut ternyata tidak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan maka perlu diselidiki mengapa perusahaan tersebut bisa lolos. Febri beranggapan bisa saja ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang.

Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, Febri mengatakan pejabat Kemendikbud terkait UN juga perlu diperiksa. Apakah pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013. Pejabat tersebut apakah menerima imbalan atau jasa atas kontribusinya.

"Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi maka BPK RI harus melaporkan ke penegak hukum. Para pelaku yang terlibat harus diusut sampai tuntas," ujarnya.


(slm/rmd)