PKS Pertimbangkan Percepat Musyawarah Nasional

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mempertimbangkan untuk mempercepat Musyawarah Nasional setelah Hidayat Nurwahid mundur dari jabatan presiden PKS. Hidayat Nurwahid secara resmi akan mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (11/10/2004) pukul 14.00 WIB di Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jabatan presiden PKS untuk sementara dipegang Tifatul Sembiring yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Wilayah Dakwah DPP PKS. Tifatul akan menduduki jabatan tersebut hingga April 2005 jika PKS tidak mempercepat Musyawarah Nasional."Hari ini sekitar pukul 14.00 WIB akan diumumkan mundurnya Hidayat Nurwahid dan juga penggantinya. Majelis Syuro PKS telah menunjuk penggantinya. Keputusannya sudah ditetapkan Jumat lalu dalam sebuah rapat," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Jaringan DPP PKS, Suryama M Sastra, saat dihubungi detikcom di Jakarta, Senin (11/10/2004).Mundurnya Hidayat Nurwahid, kata Suryama, karena PKS tidak memperkenankan rangkap jabatan antara ketua MPR dan presiden PKS. Hal ini juga sebagai bentuk pendidikan politik bagi rakyat. "Harapan masyarakat yang sangat besar jangan sampai diluluhkan dengan perilaku politik yang tidak dewasa. Parlemen adalah pilar yang harus dihormati, begitu juga dengan partai," katanya.Jika nanti belakangan ada masalah, kata Suryama, maka tidak akan terjadi conflict of interest yang terjadi pada pucuk pimpinannya. "Jabatan ketua MPR adalah jabatan publik yang tidak boleh dirangkap," ungkap Suryama.Suryama menjelaskan, memang dalam aturan dan ketentuan di MPR tidak ada larangan seorang ketua atau pimpinan parpol menjadi ketua MPR. "Namun dalam AD/ART PKS sudah dijelaskan ada larangan untuk rangkap jabatan terlebih lagi itu jabatan publik,' tegasnya. (mar/)