Irjen Suparni Parto, Calon Kapolri yang Berlatar Belakang Intelijen

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan masa jabatan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan dipersingkat karena akan adanya pemilu di pertengahan 2014. Selain jenderal bintang tiga, jenderal bintang dua pun muncul sebagai calon pengganti Timur. Di antara sejumlah nama, Irjen Suparni Parto kini disebut-sebut menjadi yang terdepan.

Ya, menjadi yang terdepan karena Suparni akan segera mendapatkan kenaikan pangkat seiring dengan terpilihnya dia sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam). Pangkat bintang tiga alias Komjen pun sudah di depan mata.

Suparni sebelumnya menjabat Wakabaintelkam. Dia naik menjadi Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Imam Sudjarwo yang kini menjadi Irwasum Polri. Posisi Irwasum itu ditinggalkan Komjen Fajar Prihantoro yang akan memasuki pensiun.

Selama berkarier, Suparni erat dengan dunia intelijen. Selain sudah menjabat sebagai Wakabaintelkam sejak Maret 2011, kiprah Suparni ketika masih berpangkat perwira menengah juga erat dengan dunia telik sandi ini.

Suparni pernah menjabat sebagai Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kanit IPP (Intelijen Pengamanan Kepolisian) Dit IPP Polda Nusa Tenggara, Direktorat IPP Polda Kaltim, Direktur Intelkam Polda Bengkulu, Direktur Intelkam Polda Sulsel.

Lulusan Akpol angkatan 1980 ini mendapatkan bintang pertamanya ketika diangkat menjadi Kapolda Sulteng pada 2008. Setelah 1,5 tahun menjabat Kapolda Sulteng, Suparni kembali ditarik ke Mabes Polri untuk menjabat Dir. A Baintelkam Mabes Polri (2009). Lalu Dan Satgassus Badan Intelejen Nasional (2010) dan staf ahli Kepala BIN Bidang Ideologi (2010). Lalu kemudian Suparni didaulat untuk menjadi Kapolda Jabar pada Oktober 2010 dan kemudian kembali ditarik ke Trunojoyo untuk menjabat sebagai Wakabaintelkam.

Latar belakang Suparni yang kental dengan aroma intelijen ini disebut-sebut cocok dengan kriteria yang dibutuhkan Presiden SBY, khususnya untuk pengamanan 2014. Seperti diketahui, untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan itu bukan perkara mudah, diperlukan informasi-informasi pendukung untuk menjaga situasi tetap kondusif.


(fjp/rni)