Lurah dan Camat Jakarta Dilelang, Gimana Nasib Lulusan IPDN?

Jakarta - Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, mendapat kritikan keras dari anggota DPRD DKI Komisi C, Ahmad Husein Alaydrus. Menurutnya program tersebut tidak efektif dan cenderung tidak menghargai para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari sekolah pencetak Lurah dan Camat, Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).

"Saya tidak sepakat dengan adanya sistem lelang jabatan. Itu tidak efektif," ujar Ahmad Husein usai rapat paripurna bersama Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2013).

Anggota Komisi C DPRD DKI ini pun berpendapat, lebih baik IPDN dibubarkan saja jika sistem lelang jabatan diadakan. Sebab para lulusan IPDN, yang biasanya menjabat sebagai lurah maupun camat, nantinya harus bersaing dengan para PNS lainnya.

"Ngapain ada IPDN kalau ada lelang jabatan camat dan lurah. Bubarin saja. Itu kan sekolah untuk lurah dan camat," tegas Husein.

Husein juga mengatakan sistem tersebut bisa memutus jenjang karir PNS di DKI yang sudah lama bekerja di Kelurahan maupun Kecamatan.

"Jadi intinya itu harus berjenjang, jangan langsung dilelang. Misalnya ada orang yang sebelumnya dia pernah jadi sekretaris lurah, sekretaris camat, itu lebih pantas untuk didahulukan. Jadi lebih memahami. Misalkan dia tidak cocok, ya diganti saja," katanya.

"Jadi lelang jabatan itu menurut saya belum tentu bagus, bisa saja terpuruk. Jadi harus dievaluasi. Meskipun yang ikut PNS juga, tapi belum tentu dia berpengalaman juga," tambah Husein.


(jor/gah)