Istana Tanggapi Survei LSI Soal Menurunnya Kepercayaan Publik akan Hukum

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil survei tingkat kepuasan publik atas penegakkan hukum di Indonesia. Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden tidak puas dengan penegakkan hukum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Apa tanggapan Istana?

"Itu survei terakhir ya, menanggapi hasil survei LSI kemarin terkait soal keamanan dan supremasi penegakan hukum, tentu dalam posisi pemerintah kami melihat ini sebagai masukan perbaikan kedalam sistem," ujar jubir Presiden Julian Aldrin Pasha, Senin (8/4/2013).

Julian mengatakan selama ini Presiden SBY terus menginstruksikan untuk mengedepankan penegakan hukum di Indonesia. Julian memastikan sejauh ini dalam setiap kasus, proses hukum selalu berjalan.

"Kita tahu semua isu di negara ini itu tidak pernah dilepaskan atau dibiarkan atau tidak diproses hukum, no single issue, jadi kalau diliat dari bagaimana proses penegakan hukum sesungguhnya itu berjalan. Tinggal kita liat dari kasus apa yang mana yang dimaksud, bahwa kalau dalam hal upaya pemerintah untuk antisipasi keadaan konflik sosial dan horizontal kita sudah tau sedapat mungkin itu ditangani, ada inpres awal tahun ini No 2/2013 yang intinya mengenai penanganan konflik sosial, itu dari sisi antisipasi," paparnya.

Julian meminta masyarakat terus mengawal setiap kasus yang terjadi dan negara tidak akan membiarkan setiap pelanggaran hukum yang terjadi.

"Jadi, tidak benar juga kalau dikatakan negara membiarkan suatu proses hukum yang berjalan," tutupnya.

Sebelumnya dalam survei LSI menyebutkan sebagian besar responden tidak puas dengan penegakkan hukum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Mereka yang tak puas sebesar 56 persen, hanya 29,8 persen yang menyatakan puas dengan penegakkan hukum di Indonesia. 14,2 persen tidak menjawab," ujar peneliti LSI, Dewi Arum di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/4).

(mpr/asp)