Kasus LP Sleman, TNI AD Diminta Transparan Soal Sanksi Internal

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengapresiasi tim investigasi TNI AD yang mengungkap pelaku penyerangan Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman. Tapi TNI AD diminta jujur mengenai sanksi kepada pimpinan ataupun prajuritnya.

"Kalau itu mutasi tour of duty biasa, sampaikan ke publik. Artinya jangan ada kamuflase-kamuflase, misalnya itu sanksi, tapi dikatakan mutasi biasa," kata Hajriyanto, Minggu (7/4/2013).

Pernyataan ini disampaikan terkait mutasi Pangdam IV Diponegoro, Mayjen Hardiyono Saroso menjadi staf KSAD pada Jumat (5/4) lalu.

Meski begitu, politikus Golkar ini menghargai langkah internal TNI AD yang mulai berani transparan. "Yang penting dilakukan adalah keterbukaan dan transparansi, artinya mutasi sanksi katakan saja sanksi organisasi," tuturnya.

Menurutnya setiap institusi termasuk TNI AD memiliki aturan internal terhadap prosedur dan mekanisme sanksi. "Kita menghargai langkah-langkah internal TNI AD," ujar Hajriyanto.

(fdn/fdn)