Survei INES: Kondisi Ekonomi-Hukum Belum Memuaskan, Keamanan Kondusif

Jakarta - Indonesia Network Elections Survey (INES) melansir survei terbarunya tentang elektabilitas parpol dan capres. Hasilnya antara lain menyebutkan, responden merasa belum puas terhadap kondisi ekonomi dan hukum di bawah pemerintahan saat ini, namun menilai kondisi keamanan kondusif.

Survei ini menganalisi 5.989 sampel warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum dengan margin of error sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen. Survei dilakukan pada 18-30 Maret 2013.

Hasilnya, sebanyak 74,4 persen responden menyatakan ekonomi rumah tangganya atau daya belinya menurun. Sebanyak 12,6 persen responden menyatakan selama pemerintahan SBY-Boediono keadaan ekonominya biasa-biasa saja. Sedangkan 13 persen meyatakan keadaan ekonominya meningkat.

Penurunan tingkat kepuasan masyarakat dikarenakan pemerintah belum dapat mengendalikan kenaikan upah pekerja yang seharusnya dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok. Apalagi dengan adanya kenaikan harga gas elpiji itu semakin memberatkan rakyat.

"Penurunan ini disebabkan melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok dan barang jasa yang meningkat di pasar dan belum dapat dikendalikan oleh pemerintah," ujar Direktur INES Sudrajat Sacawisatra dalam pemaparan hasil survei "Elektebilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014 Penghakiman Rakyat 'Siapa Menabur Akan Menuai" di Cava Coffee, Cikini, Jakpus, Minggu (7/4/2013). Acara ini dihadiri oleh Hadjrianto Y Thohari (Golkar), M Taufik (Gerindra) dan Ruhut Sitompul (PD).

Drajat mengatakan, dalam bidang hukum pun mayoritas responden (72,3%) juga tidak merasa puas. "Hal ini disebabkan lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi," ujarnya.

Drajat mengatakan, ketidakpuasan masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga ditandai dengan putusan hukum yang sangat ringan terhadap perilaku korupsi. Kenaikan gaji para pegawai negeri yang dilakukan pemerintahan SBY juga tidak mengurangi kasus korupsi oleh para pegawai yang digaji oleh negara itu.

"Justru makin marak pegawai negeri yang tertangkap tangan oleh KPK ketika melakukan gratifikasi dan banyaknya dana APBD dan APBN yang dikorupsi," ujar Drajat.

Drajat menambahkan, walau merasa tidak puas rakyat masih merasa bahwa kondisi keamanan dan ketertiban nasional Indonesia masih dalam titik kondusif dan stabil. "Sekitar 50,1 persen menilai keamanan Indonesia kondusif," ungkapnya.





(spt/nrl)