Pemerintahan SBY Jangan Sampai Seperti Pemerintahan Soeharto

Jakarta - Pemerintahan SBY yang berorientasi pada perubahan diharapkan tidak berubah seperti pemerintahan Soeharto yang berorientasi kekuasaan. SBY juga punya tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan Mega dan Gus Dur.Hal ini mengemuka dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Penagihan Janji Presiden Terpilih" di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2004)."Kita takut sejarah berulang, yaitu pada zaman Soeharto. Awalnya dia memberi harapan dalam lima tahun pertama, tapi setelah 10 tahun sangat berbeda, mudah-mudahan tidak terjadi lagi," ujar anggota F-PKS DPR-RI Suryama.Akil Mochtar, anggota F-PG DPR-RI juga berpendapat sama. "Waktu Soeharto dulu orientasinya juga perubahan, saat orde baru dimulai. Tapi lama-lama orientasinya jadi kekuasaan. Mudah-mudahan hal itu tidak terulang," tuturnya.Sementara itu, pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menilai duet SBY-JK memiliki tugas lebih berat jika dibandingkan dengan pendahulunya. "SBY dan JK punya tantangan yang lebih besar daripada Mega tau Gus Dur, karena harus memenuhi tuntutan langsung publik, dan tuntutan politik yang muncul dari legislatif atau DPR," jelas Haris.DPR tentu akan terus menagih janji SBY. "Untuk mekanisme menagih janji dari DPR, antara lain dengan tuntutan kebijakan, juga lebih banyak membuat Undang-undang (UU) yang dari inisiatif Dewan. Selain itu SBY harus mendisain apa yang bisa dilakukan dalam minimal lima tahun ini," lanjutnya.Kendati mendukung pemerintahan SBY, PKS berjanji tidak akan berhenti mengkritisi. "PKS sebagai Partai yang mendukung SBY tidak akan kehilangan sikap kritis di legislatif. Mudah-mudahan bisa menularkannya pada pihak lain," Suryama berujar."Sedangkan mekanisme PKS sendiri supaya janji SBY bisa diimplementasi secara internal kita harap jangan ada perangkapan di eksekutif dan legislatif. Kita tetap mengkritisi biarpun seandainya ada PKS yang masuk ke eksekutif," tukasnya.SBY harus membuat perubahan di bidang ekonomi dalam waktu dekat. "Seharusnya SBY segera melakukan perubahan di bidang ekonomi dan mengatasi pengangguran, karena orientasi dia adalah kerakyatan. Maka yang pertama harus dilakukan adalah perubahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baru berikutnya perubahan dalam pemerintahan, yaitu menciptakan clean government," demikian Akil. (dit/)